Aturan Gaji untuk Kepala Daerah Bakal Direvisi
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.
Ilustrasi pembangunan panggung terbuka di kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran, beberapa waktu lalu./Ist-Dinpar Gunungkidul
Harianjogja.com, PULAU PUNJUNG--Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan diperlukan kekompakan serta komunikasi yang baik antara kepala daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dan masyarakat untuk membangun daerah.
"Saya melihat hal ini ada di bawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Bupati Amrizal," katanya saat menanggapi keberhasilan pembangunan Kabupaten Dharmasraya selama tiga tahun terakhir di Pulau Punjung, Sumatera Barat, Rabu (13/3/2019).
Menurut Puspayoga suatu keberhasilan tentu tidak terlepas dari kekompakan yang ditunjukkan pemerintah bersama masyarakat dalam membangun daerah, sehingga pemerintah pusat percaya menggelontorkan program strategis di Dharmasraya.
"Tiga tahun memimpin mampu membawa Rp1,4 triliun dana pusat ke daerah, bukanlah hal mudah bagi seorang kepala daerah," katanya.
Pada sisi lain, pihaknya mengapresiasi tekad Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang ingin mandiri melalui sektor koperasi dan UKM.
"Mewujudkan Dharmasraya mandiri melalui koperasi dan UKM bukanlah mimpi. Ini sangat mungkin tercapai dengan catatan semuanya harus serius dan profesional dalam mengurus sektor ini," ujarnya.
Terkait perhatian pemerintah pusat bagi pengembangan koperasi dan UKM yang terus dilakukan, ia mencontohkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi 7% per tahun.
Kemudian upaya lainnya dengan menurunkan pajak koperasi dari satu persen menjadi 0,5 persen, serta berbagai pembinaan dan pelatihan.
Sementara, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan kunci keberhasilan pembangunan di Dharmasraya tidak terlepas dari koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat selama ini.
"Alhamdulillah selama tiga tahun terakhir pemerintah daerah telah dapat alokasi dana pusat sebesar Rp1,4 triliun yang digunakan untuk berbagai pembangunan, terutama infrastruktur," katanya.
Data Kabupaten Dharmasraya terdapat 204 koperasi, 9.644 pelaku UKM dan 30 pelaku IKM. Dari 9.644 pelaku UKM, kata dia, 6.534 diantaranya merupakan pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal atau berbagai macam pelatihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.
Pemprov DIY menetapkan empat kalurahan sebagai percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 31 Juli 2026 tersedia 15 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Yogyakarta hingga Palur.
Pemkab Kulon Progo dan BBWS Serayu Opak mengeruk Sungai Serang untuk mitigasi banjir sekaligus memanfaatkan sedimen bagi infrastruktur Porda DIY 2027.
DPC PDIP Sleman menggelar sarasehan dan nobar film Kudatuli di Minggir sebagai pendidikan politik serta penguatan soliditas kader menuju Pemilu 2029.