Pemerintah Janji Prioritaskan Bangun Rumah Murah Tahun Ini

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah berjanji memprioritaskan penyediaan rumah murah pada 2019 bagi warga berpenghasilan rendah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap merupakan salah satu program prioritas pihaknya.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," kata Menteri Basuki dilansir dari Harian Neraca, Rabu (2/1/2018).

Menurut Menteri PUPR, kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi, namun untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN semata. Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pencanangan Program Satu Juta Rumah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR. "Setiap tahunnya Kementeri man PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni [RTLH] melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya [BSPS]," kata Menteri Basuki.

Sedangkan pada 2019, dia mengemukakan telah diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200.000 unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program sejuta rumah merupakan kerja banyak pihak sehingga di tahun ini bisa mencapai target.

"Tidak mudah mencapai satu juta kalau tidak melalui kerja banyak pihak," kata Khalawi dalam pembukaan Rakernas Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12/2018). Menurut Khalawi sampai dengan 26 November target sudah tembus mencapai 1,1 juta unit rumah menengah bawah, setelah tiga tahun berturut-turut tercapai 700.000 unit 2015, 800.000 unit 2016, dan 900.000 unit pada 2017.

Khalawi mengatakan, dukungan pemerintah dalam pembangunan rumah hanya 20% dalam bentuk penyediaan subsidi, sedangkan kontribusi terbesar dari pengembang yang tergabung dalam asosiasi sebanyak 50%, sedangkan sisanya peran serta masyarakat. Menurut dia, tantangan terbesar dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar yang harganya sudah tidak terkendali. "Ini menjadi dilema kalau harga rumah dinaikan maka masyarakat tidak ada yang beli, namun kalau tidak dinaikkan gantian pengembang yang menjerit," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com