Beras Premium untuk MBG, Bulog Tegaskan Bukan Beras Fortifikasi
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Anak-anak memegang poster berisi dugaan pelanggaran HAM yang menimpa Muslim Uighur, Xinjiang, Tiongkok di sekitar Kedubes Tiongkok, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018)./Antara-Tessa Qurrata Aini
Harianjogja.com, JAKARTA-Peserta demo dari bayi hingga anak-anak tampak mengikuti Aksi Bela Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Tiongkok, Jakarta Selatan pada Jumat (21/12/2018) sore.
Pantauan Antara di lapangan, sejumlah anak memegang beberapa bendera bertuliskan lafadz tauhid dan poster berisi tuntutan Aksi Bela Ughiur.
Orang tua yang membawa bayi juga berlindung di trotoar untuk menghindari desakan massa yang memenuhi kawasan Mega Kuningan.
Aksi penyampaian pendapat berlangsung tertib, massa ada yang berdiri dan duduk di aspal sambil membentangkan bendera dan spanduk serta bersalawat dan mengucapkan takbir.
Massa menuntut agar dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok dihapuskan menyusul maraknya berita di media mengenai penyiksaan yang dialami Muslim Uighur.
Aksi menyampaikan pendapat berlangsung dari Jumat siang dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan serta kawat berduri di sekitar Kedubes Tiongkok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Dugaan politik uang Pilur Panggungharjo belum dapat disimpulkan. Bawaslu Bantul meminta penanganan mengacu regulasi Pilur.
LPS mempertahankan bunga penjaminan hingga Januari 2027. Simpanan rupiah bank umum tetap 3,75%, BPR 6,25%, dan valas 2%.
DPR dan Kemenimipas sepakat membongkar fasilitas “apartemen” Lapas Cibinong setelah seluruh barang bukti didokumentasikan dan diamankan.
Aturan wajib halal pakaian jadi segera berlaku. IKM maklon khawatir terbebani sertifikasi, sementara industri hulu tekstil mengaku siap.
Imipas menyebut fasilitas “apartemen” di Lapas Cibinong tak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya tidak menggunakan APBN.