El Nino Mengintai, Harga Pangan 2027 Perlu Diwaspadai
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Sampah yang berada di salah satu sisi tepian Pantai Glagah, Rabu (20/6/2018). /Harian Jogja- Uli Febriarni
Harianjogja.com, JAKARTA- Sampah yang mengotori objek wisata masih menjadi masalah bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Instansi tersebut berencana untuk menerapkan pungutan atau dana kebersihan bagi para wisatawan yang mengunjungi sejumlah daerah tujuan wisata di Tanah Air untuk mengatasi masalah sampah.
"Akan ada pertemuan lanjutan untuk sampah ini, rencananya ada model untuk penanganan sampah. Kota-kota yang menjadi tujuan turis seperti Bali, Labuan Bajo, kami bisa buat pungutan untuk sampah di sana," kata Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Dana yang terkumpul dari pungutan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk pengelolaan sampah. Pungutan yang diberlakukan sekitar 10 dolar AS untuk wisatawan asing dan satu dolar AS untuk wisatawan domestik.
"Dana tersebut, dipungut langsung oleh hotel agar bisa dikelola langsung oleh pemda," tambah dia.
Luhut menambahkan bahwa masalah sampah plastik menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini sudah ada delapan kota yang melarang penggunaan kantong plastik. Bahkan Bali tidak hanya melarang penggunaan kantong plastik tetapi juga sedotan.
"Kami sedang mencari penggantinya, seperti plastik dari bahan baku singkong. Memang biayanya masih tinggi, tapi ini wajar karena permintaannya masih sedikit," katanya.
Masalah sampah plastik tersebut, lanjut dia, bukan hanya persoalan hari ini tetapi juga masa depan. Sampah plastik jika dimakan ikan di laut ataupun sungai, kemudian ikan tersebut dimakan ibu hamil akan melahirkan anak-anak yang stunting atau kerdil.
Sebelumnya, lanjut Luhut, di Pulau Pari banyak ikan yang mati akibat limbah dari Jakarta.
"Kita tidak mau anak cucu kita kuntet [kerdil]. Makanya masalah sampah plastik ini harus menjadi perhatian serius," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.