Kejagung: Ferry Boboho Kembalikan Rp5 Miliar dari Rp40 Miliar
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Suara.com-Dwi Bowo Raharjo
Harianjogja.com, JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyampaikan alasannya untuk membangun luar Jawa, selain membangun Pulau Jawa selama pemerintahannya berjalan empat tahun lalu agar ada pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.
"Orientasi kita memang tidak Jawa Sentris, tidak hanya di Pulau Jawa tapi Indonesia Sentris, inilah perubahannya," kata Presiden dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Saat acara ulang tahun Ke-18 Metro TV pada Senin (26/11/2018) malam, Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi, di mana ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandara dan pelabuhan dibangun pemerintah.
"Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa, karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial," tutur Jokowi.
Presiden mengatakan pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Dia menunjukkan ketiadaan ego politiknya dengan memilih pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kalau saya orang politik, yang benar (infrastruktur) dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. \'return\' (timbal balik) ekonomi di sini di Jawa, dan return politik juga baik. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesia sentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru," ujar Jokowi.
Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Jokowi tak akan terasa dampaknya secara instan.
Dia menyebut pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat.
Dia mengungkit sejak berkuasa sudah ada banyak program yang pemerintahannya jalankan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Jokowi juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha.
Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke 72 dari seluruh negara di dunia.
"Pemberdayaan ekonomi kecil kami lakukan. KUR [Kredit Usaha Rakyat] sebelumnya 22-23 persen kita subsidi bunganya, menjadi 7 persen yang bisa dinimati UMKM. Bank wakaf mikro juga kami dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, tapi paling tidak kami mulai ekonomi umat juga perlu diperhatikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.
Asap kebakaran Gunung Bromo mulai terbatas dan api terkendali. Petugas gabungan tetap siaga karena masih ditemukan sisa bara.
Nglanggeran didorong menjadi model desa wisata nasional setelah meraih Best Tourism Village Award 2021 dari UN Tourism.
Kapal Virgo Transport 8 membawa 243 orang dan hilang kontak di Laut Jawa. Sebanyak 103 orang dievakuasi, enam meninggal dan 140 masih dicari.
Tol Jogja-Solo ruas Purwomartani-Maguwoharjo mulai menyentuh Ring Road Utara. Separator 1,5 km dibongkar untuk struktur tol elevated.
367.064 penerima bansos Jateng terindikasi judol. Sebanyak 12.226 warga menjalani proses sanggah dan data masih terus diperbarui.