Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah, Cek Proyeksi Kurs 18 November
Rupiah diprediksi melemah pada perdagangan 18 November 2026 ke kisaran Rp18.250-Rp18.300 per dolar AS. Simak juga proyeksi IHSG dan rekomendasi saham.
Komisi Pemilihan Umum/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 dan membolehkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, mencalonkan sebagai anggota legislatif (bacaleg) di Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MA) terkait hasil putusan uji materi tersebut.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari menuturkan kalau selaku tergugat pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari MA atas putusan uji materi PKPU Nomer 20 Tahun 2018. Sehingga, dia menyatakan belum dapat memberi komentar terkait putusan MA yang telah membatalkan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi tersebut menjadi bacaleg.
"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan tentang terbitnya Putusan MA yang mengabulkan Permohonan/Gugatan JR terhadap PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD, KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai Pihak Tergugat/Termohon JR tersebut," kata Hasyim melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).
Berkenaan dengan itu, Hasyim mengatakan baru akan mempelajari hasil daripada putusan itu setelah mendapatkan surat resmi dari MA. Selanjutnya, baru akan menentukan langkah apa yang akan diambil oleh KPU dalam menyikapi putusan itu.
"Kita belum terima suratnya. Kita akan pelajari dulu," lanjutnya.
Untuk diketahui, juru bicara MA, Suhadi menuturkan kalau MA telah memutuskan hasil uji materi terhadapat PKPU Nomer 20 Tahun 2018 itu pada Kamis, (13/9/2018) kemarin. Hasil keputusan itu MA menyatakan membatakan PKPU.
Sehingga mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap tetap diperbolehkan mencalonkan diri senagai anggota legislatif di Pemilu 2018.
Menurutnya, alasan putusan MA itu karena PKPU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang - Undang Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan “bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Rupiah diprediksi melemah pada perdagangan 18 November 2026 ke kisaran Rp18.250-Rp18.300 per dolar AS. Simak juga proyeksi IHSG dan rekomendasi saham.
Studi Harvard terhadap 3,3 juta siswa mengungkap dampak larangan HP di sekolah terhadap prestasi akademik dan proses belajar.
Pasar murah Gunungkidul ditargetkan menyalurkan 47,5 ton bahan pangan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.
Duta Damai BNPT Lampung dibekali literasi kreatif untuk menangkal propaganda intoleransi dan memperkuat nilai kebangsaan di ruang digital.
Ubed mengalahkan unggulan kelima Chou Tien Chen dengan skor 21-19, 7-21, 21-19 untuk lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026.
Juan Mata resmi pensiun pada usia 38 tahun setelah 23 tahun berkarier. Simak perjalanan dan prestasi mantan pemain Chelsea dan MU.