Masyarakat Ingin Lebih Terlibat dalam Implementasi Keistimewan DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan petisi enam tahun Keistimewaan DIY, Mereka menuntut agar Keistimewaan bisa mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan menanamkan idelologi Pancasila.

Petisi itu disampaikan kepada Parampara Praja, lembaga penasihat Gubernur DIY, saat refleksi Keistimewaan DIY, Sabtu (1/9/2018) malam.

Petisi Enam Tahun Keistimewaan DIY dibacakan aktivis Keistimewaan, Ajiek Tarmizi, di hadapan Ketua Parampara Praja Mahfud MD, perwakilan Kraton Jogja, Pura Pakualaman, dan Pemda DIY.

Petisi berisi lima poin. Pertama, menuntut program Keistimewaan diorientasikan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan, pengangguran, dan mempraktikkan ideologi Pancasila. Kedua, menuntut agar proyek infrastruktur yang dibiayai dana keistimewaan (danais) dievaluasi. Ketiga, mendesak otoritas pemeriksa keuangan untuk mengaudit proyek-proyek infrastruktur atau fisik di DIY maupun kabupaten dan kota yang dibiayai dari danais. Keempat, menuntut pelibatan masyarakat dalam penyusunan program Keistimewaan. Kelima, menuntut akuntabilitas publik terhadap seluruh pembiayaan program Keistimewaan.

Koordinator Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra menegaskan petisi itu datang dari masyarakat yang selama ini terus mengawal Keistinewaan agar implementasi Keistimewaan bisa lebih baik. “Mereka kemudian meminta petisi itu diatasnamakan Sekber, ya mangga, karena Sekber ini hanya tema gerakan, bukan organisasi,” ujar dia.

Aktivis Sekber Keistimewaan DIY Julius Felicianus menyatakan Sekber Keistimewaan DIY yang berjumlah 152 komunitas aktif mengawal Keistimewaan.

“Akan tetapi ratusan komunitas itu sampai saat ini belum sepenuhnya diperhatikan, padahal mereka sangat mengharapkan perhatian, misalnya diberikan koperasi sebagai bentuk pemberdayaan,” ucap dia.

Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo Sukiman menyatakan implementasi Keistimewaan sampai ke desa baru sebatas wacana meski sudah memasuki tahun keenam. Ia mengharapkan Desa Istimewa segera bisa terwujud sehingga masyarakat turut mendapatkan kesejahteraan dari Keistimewaan DIY.

“Apa yang sudah dilakukan Pemda DIY ini rasanya sudah banyak tetapi belum begitu tampak karena terjemahannya di tingkat desa melalui proses regulasi birokrasi yang rumit,” kata dia.

Anggota Parampara Praja Soetaryo memahami berbagai tuntutan tersebut. Dia mengatakan semua pihak harus bisa menggerakkan potensi sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan untuk menghilangkan kemiskinan.

“Evaluasi harus terus dilakukan selama proses Keistimewaan berjalan.”

Asisten Keistimewaan Pemda DIY Didik Purwadi mengatakan Asisten Keistimewaan yang hanya diberi peran mengurus kebijakan strategis akan diganti lembaga baru bernama Paniradya Kaistimewaan. Semua unsur masyarakat bisa memanfaatkan lembaga ini sebagai perumus kebijakan strategis, perencanaan program, sampai memantau Keistimewaan.

“Pintu kami sepenuhnya terbuka untuk masyarakat Jogja.”

Sejak mendapatkan status Keistimewaan, DIY mendapatkan danais dengan jumlah yang besar. Pada 2018 ini mencapai Rp1 triliun dan pada 2019 mendatang sekitar Rp1,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.