Situs Rentan Diretas, Pemerintah Perlu Tentara Cyber

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah didesak untuk menyiapkan tentara cyber untuk menghadapi cyber war di dunia maya. Pasalnya, website laman resmi pemerintahan domain go.id rentan diretas.

Rontoknya sejumlah laman website baik di Australia maupun di Indonesia pasca terbongkarnya skandal penyadapan pihak intelegen Australia terhadap pemerintah Indonesia, merupakan salah satu indikasi terjadinya cyber war.
"Penyerangan yang akhirnya berkembang menjadi adu kekuatan beberapa peretas atau hacker itu memakan korban beberapa halaman web dikedua negara," ujar Pakar IT dari Pusat Studi Forensika Digital Universitas  Islam Indonesia, Hamid, Senin (25/11/2013).

Meski belum dapat dibuktikan sumber penyerangan yang terjadi, kata Hamid, namun salah satu kelompok peretas (anonymous Indonesia) mengakui adanya penyerangan yang mereka melakukan. Alasan penyerangan didasarkan pada rasa nasionalisme para peretas Indonesia tersebut.

Hal itu ditunjukkan dengan cara mengubah tampilan (deface) laman web maupun mengambil sejumlah data penting pada server di Australia.

"Penyerangan tersebut direspon dari sekolompok peretas Australia yang juga meretas sejumlah web di Indonesia. Tercatat beberapa laman web dan server penting seperti Garuda Indonesia dan Angkasa Pura berhasil disusupi oleh anonymous Australia," katanya

Diakuinya, tingkat keamanan sistem cyber di Indonesia masih lemah. Akibat peretasan itu, katanya, pada 14-17 November 2013 terjadi gangguan laporan perjalanan dan penjualan online maskapai terbesar di Indonesia itu.

"Penyerangan itu terlihat pada 14 November, selama dua hari belum juga ditangani. Akibatnya, transaksi online saat itu tidak bisa dilakukan. Bayangkan, kalau sekelas information executive Angkasa Pura juga bisa di-hack. Itu sangat membahayakan lalu lintas pesawat,” kata Hamid.

Kalau ada kejadian ini harus langsung diatasi. Kalo perbankan sudah jelas ada tim, kalau kepolisian ada, garuda kok sampai dua hari kemarin belum ditangani.
Tentara cyber, kemenhan kemeinfo sedang mengumpulkan tentara-tentara cyber. Dengan cara mengumpulkan ahli cyber dan mengadakan kompetisi cyber.

Kondisi tersebut, kata Hamid, perlu diwaspadai oleh pemerintah. Pasalnya, domain khusus untuk pemerintahan (go.id) rentan diretas karena tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang mumpuni. Dia pun mendesak pemerintah melalui Kementrian Pertahanan dan Kemanan (Kemenhan) dan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mempersiapkan diri terhadap cyber war.

“Kegiatan peretasan tidak terbatas geografis, meski sudah dilacak di suatu negara, bisa jadi ia hanya dijadikan proksi bukan lokasi tepatnya. Kemenhan maupun Kemenkominfo saat ini mulai merekrut tentara cyber Indonesia untuk antisipasi menghadapi kemungkinan cyber war yang mulai terlihat tanda-tandanya," kata Hamid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.