Alumni Jepang Bentuk KAWAN JAPAN, Bidik Wirausahawan Baru
Alumni Jepang membentuk KAWAN JAPAN di Sleman untuk memperkuat jejaring dan mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia.
JOGJA- Komisi D DPRD Jogja mendesak Dinas Pendidikan Jogja untuk memetakan standardisasi sekolah pasca penghapusan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Hal itu perlu dilakukan agar ketimpangan sarana dan prasarana yang terjadi di sekolah tidak terlalu jomplang.
Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Sujanarko menjelaskan, secara umum proporsi sekolah baik SD, SMP hingga SMA memiliki derajat yang sama. Hanya saja, jelas Koko sapaan akrab Sujanarko, sekolah yang dulu menjadi RSBI masih dipandang lebih unggul dari segi fasilitas dan prasarana pendidikannya.
“Stigma mengenai ketimpangan fasilitas pembelajaran itu sulit dihapus. Untuk itu, perlu ada pemetaan sekolah baik SD, SMP dan SMA di Jogja, standarisasi fasilitasnya bagaimana? Ini untuk mengantisipasi adanya ketimpangan fasilitas pembelajaran dan dikhotomi pendidikan di masing-masing sekolah pasca RSBI dihapus,” ujar Koko di Gedung DPRD Jogja, Senin (21/1/2013).
Dengan pemetaan dan standarisasi sekolah tersebut, imbuhnya, maka pemerintah akan mudah dalam pemerataan kualitas pendidikan. Koko beralasan, pergantian nama RSBI hingga kini menyisakan masalah terutama dari sisi pembiayaan. Sayangnya, hingga kini baik Kota maupun Kabupaten belum mendapat turunan dari peraturan pemerintah terkait pembubaran RSBI.
“Kami ingin, tidak ada klaster di sekolah. Sayangnya, Dinas Pendidikan Kota tidak memiliki kewenangan karena dihandle oleh Provinsi. Padahal, kalau dishare dengan Kabupaten Kota itu justru bagus. Apalagi ini berhubungan dengan pengawasan Dewan karena kalau ada masalah penanganannya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Alumni Jepang membentuk KAWAN JAPAN di Sleman untuk memperkuat jejaring dan mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.
Pemda DIY menyiapkan Rp200 miliar dari Danais untuk melanjutkan pembebasan lahan JJLS Garongan-Palihan di Kulon Progo.
OJK memutuskan tidak menaikkan premi asuransi kendaraan bermotor pada 2026. Regulator meminta perusahaan menekan biaya akuisisi.
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.