Tim Penggerak PKK Magelang Bina 35 Desa, Fokus Kesehatan dan Ekonomi
Pemkab Magelang mendorong TP PKK memperkuat kesehatan keluarga, pencegahan stunting, ekonomi rumah tangga, dan perlindungan anak.
Asap membumbung dari sejumlah bangunan di Sudan yang terbakar/Antara
Harianjogja.com, MOSKOW—Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara yang menghantam kawasan pertambangan emas di Sudan barat laut, dekat perbatasan Mesir. Menyusul insiden tersebut, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah Al-Burhan memerintahkan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas serangan.
Otoritas Sudan pada Senin menyatakan pembentukan komisi khusus yang melibatkan sejumlah lembaga negara. Komisi tersebut bertugas menyelidiki peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (10/10/2026).
"Ketua Dewan Kedaulatan Transisi memerintahkan pembentukan komisi yang melibatkan perwakilan dari kantor kejaksaan, kehakiman, dan keamanan, dengan tugas untuk menyelidiki peristiwa tersebut," demikian keterangan otoritas Sudan.
Menurut laporan surat kabar Sudan Tribune pada Minggu, serangan udara itu menghantam pusat pertambangan emas di wilayah barat laut Sudan. Informasi mengenai jumlah korban dan kondisi lokasi kejadian diperoleh dari laporan yang mengutip keterangan para penyintas.
Sejumlah Lubang Tambang dan Tempat Berlindung Hancur
Serangan yang berlangsung pada pagi hari tersebut dilaporkan mengenai beberapa titik pertambangan emas di Distrik Shamal Al-Wadi. Dampaknya, sejumlah tempat berlindung dan lubang tambang yang ditempati para penambang mengalami kehancuran.
Laporan tersebut menyebut sejumlah penambang berada di dalam lubang tambang ketika serangan terjadi. Lebih dari 200 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden itu.
Hingga laporan tersebut disampaikan, pemerintah Mesir maupun otoritas yang secara de facto memimpin Sudan belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan juga belum dipastikan secara resmi.
Insiden ini bukan kejadian pertama yang melibatkan serangan terhadap penambang emas di kawasan perbatasan Sudan dan Mesir. Dalam peristiwa sebelumnya, Mesir diduga bertanggung jawab atas serangan yang dikaitkan dengan kebijakan penindakan terhadap aktivitas yang mereka sebut sebagai "aktivitas ilegal" di sisi selatan perbatasan.
Namun, dugaan keterlibatan Mesir dalam insiden terbaru masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Belum ada keterangan resmi yang memastikan siapa pelaku serangan udara tersebut.
Aktivis Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum Humaniter
Kelompok advokat Emergency Lawyers yang berbasis di Khartoum, ibu kota Sudan, sebelumnya menyoroti berbagai serangan yang mereka yakini dilancarkan oleh Mesir. Mereka menilai serangan-serangan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan Sudan, tetapi juga mencerminkan lemahnya kendali pemerintah terhadap wilayahnya.
Emergency Lawyers juga menegaskan bahwa serangan yang sengaja menargetkan warga sipil tidak bersenjata merupakan persoalan serius dalam perspektif hukum internasional.
"Penargetan yang disengaja terhadap warga sipil tak bersenjata melanggar hukum humaniter internasional dan hak untuk hidup," demikian pernyataan pada advokat di Emergency Laywers.
"Serangan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang," kata mereka.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari kelompok advokat tersebut. Penetapan tanggung jawab hukum atas insiden ini masih membutuhkan pembuktian dan proses penyelidikan yang berwenang.
Sudan Masih Dilanda Konflik Bersenjata
Situasi keamanan di Sudan telah memburuk sejak 2023, ketika konflik bersenjata pecah antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF).
Konflik berkepanjangan itu telah menjadi tantangan besar bagi stabilitas negara. RSF juga diduga menerima dukungan dari pihak asing, meskipun rincian dukungan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam laporan mengenai serangan di kawasan pertambangan emas.
Penyelidikan yang diperintahkan Al-Burhan diharapkan dapat mengungkap kronologi kejadian, jumlah korban, serta pihak yang bertanggung jawab. Perhatian juga tertuju pada perlindungan warga sipil dan aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan yang terdampak konflik dan ketidakstabilan keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemkab Magelang mendorong TP PKK memperkuat kesehatan keluarga, pencegahan stunting, ekonomi rumah tangga, dan perlindungan anak.
PBB mendesak penyelidikan serangan berulang di Bandara Internasional Riyadh yang dilaporkan menewaskan 13 orang dan melukai 320 lainnya.
Disdikpora DIY menunggu aturan resmi soal wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 dan menekankan penilaian objektif serta pendampingan belajar.
Uni Eropa dan China menyepakati aturan perdagangan untuk mengendalikan ekspor mobil listrik, mempermudah ekspor tanah jarang, dan menekan defisit dagang.
Harga minyak Brent turun ke US$106,04 per barel seiring prospek pasokan diesel Rusia, di tengah kontroversi impor bahan bakar di AS.
Lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara di tambang emas Sudan dekat perbatasan Mesir. Pemerintah memerintahkan penyelidikan.