Meutya Hafid Ingatkan Pusat Data AI Jangan Ganggu Air dan Energi

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan pusat data kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia perlu memperhitungkan ketersediaan energi dan air agar pertumbuhan teknologi digital tidak mengganggu kebutuhan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan aspek tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum izin pembangunan pusat data diterbitkan.

"Jadi kita tentu punya kebutuhan kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu," kata Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Rabu.

Menurut Meutya, kebutuhan kemampuan komputasi di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan AI. Namun, pembangunan infrastruktur pendukung teknologi tersebut perlu diseimbangkan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia di setiap wilayah.

Lokasi pusat data AI perlu dipetakan

Meutya mengatakan penentuan lokasi pusat data membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan komputasi dapat terpenuhi tanpa mengorbankan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Kemkomdigi, kata dia, antara lain dapat memetakan kebutuhan komputasi, jumlah pengguna internet, serta wilayah yang memiliki konektivitas memadai sebagai pertimbangan pembangunan pusat data.

"Jadi penentuan titiknya juga harus ditentukan. Ada ketersediaan air atau tidak di situ, ada kecukupan energi di situ, dan ada sinyalnya tidak di situ yang baik," ujarnya.

Dengan pemetaan tersebut, pembangunan pusat data tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan teknologi dan konektivitas, tetapi juga kondisi sumber daya di lokasi yang menjadi pilihan.

Indonesia perlu menghindari kelebihan kapasitas

Meutya menyebut kebutuhan pembangunan pusat data di Indonesia meningkat seiring perkembangan geopolitik yang mendorong banyak perusahaan global masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Meski peluang tersebut membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur digital baru, ia menilai pertumbuhan pusat data tetap perlu ditata. Pemerintah perlu memastikan kapasitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sehingga Indonesia tidak mengalami kelebihan kapasitas.

"Buffer itu, penjagaan supaya kita ini tidak boleh dibanjiri (pusat data), dan kita harus betul-betul pilih-pilih lokasi, kemudian juga sesuai kebutuhan, tidak boleh juga terlalu lebih karena harus ada trade-off-nya," katanya.

Pertumbuhan ekonomi digital harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat

Meutya menekankan perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap ketersediaan sumber daya bagi masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan ekonomi digital dan ekonomi kreatif di Indonesia memungkinkan pembangunan pusat data baru. Namun, pembangunan tersebut tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap wilayah sekitar, terutama terkait air dan energi.

Karena itu, penentuan lokasi menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan pusat data. Keberadaan infrastruktur tersebut tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat di wilayah sekitarnya terganggu.

"Penentuan lokasi akan sangat penting, tidak boleh mengganggu kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ, dan yang penting masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara