Isu Demo Dibayar Menguat, KSP: Presiden Punya Data Valid

Harianjogja.com, JAKARTA—Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi memicu perhatian publik. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan bahwa informasi yang dimiliki Presiden bukan tanpa dasar.

Hal itu disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Ia menegaskan bahwa sumber informasi yang diterima Presiden Prabowo diyakini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang mengetahui tentu Bapak Presiden. Saya meyakini beliau mendapatkan informasi yang valid dan akurat,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap informasi tersebut. Ia menyebut akan ada langkah lanjutan yang diambil, terutama dari sisi hukum, guna memastikan kebenaran dan menindak pihak-pihak yang terlibat jika terbukti.

“Ke depan tentu akan ada langkah-langkah yang dilakukan. Tinggal bagaimana memastikan proses berikutnya berjalan sesuai hukum,” katanya.

Dudung juga mengajak masyarakat untuk melihat berbagai kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak hanya dari sisi negatif semata. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, sebagian besar penerima manfaat merasakan dampak positif dari program tersebut. Selain meningkatkan kualitas gizi, program MBG juga disebut mampu menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Program ini tidak bisa dilihat dari kekurangannya saja. Banyak dampak besar yang sudah dirasakan masyarakat, bahkan pelaku UMKM juga ikut terbantu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dudung menegaskan bahwa berbagai program pemerintah tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan popularitas, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui pihak yang berada di balik aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo bahkan mengklaim bahwa sejumlah peserta aksi tidak memahami tujuan demonstrasi yang mereka ikuti. Ia menyebut adanya indikasi bahwa sebagian demonstran menerima bayaran untuk ikut serta.

“Hati-hati, siapa yang membayar demo itu saya tahu,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, ada pengakuan dari peserta aksi yang mengaku menerima uang untuk turun ke jalan, meskipun tidak memahami isu yang disuarakan.

Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan, sekaligus membuka kemungkinan adanya investigasi lebih lanjut untuk mengungkap fakta di balik dugaan praktik tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara