Target Pajak 11 Persen, Kemenkeu Hadapi Tantangan Global

Harianjogja.com, NGANJUK — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengupayakan peningkatan rasio penerimaan pajak (tax ratio) guna mencapai target ambisius yang dicanangkan Prabowo Subianto, yakni 11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Target tersebut lebih tinggi dibanding realisasi pada 2025 yang hanya mencapai 9,31 persen, bahkan menurun dari capaian 2024 sebesar 10,08 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan berbagai strategi telah dijalankan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Salah satunya adalah memperketat pengawasan terhadap pembayaran pajak bulanan (masa), yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan negara.

“Kami terus memastikan pembayaran pajak tidak terputus. Jika ada wajib pajak yang biasanya rutin membayar lalu tiba-tiba tidak, akan kami telusuri penyebabnya,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penelitian material. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali secara optimal pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, upaya tersebut tidak lepas dari tantangan besar, terutama kondisi geopolitik global yang memanas dan berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Prianto Budi Saptono, menilai gejolak global dan kondisi ekonomi domestik menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan tax ratio.

Ia menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menyasar aktivitas ekonomi yang belum tercatat (shadow economy), sementara intensifikasi dilakukan melalui pengawasan seperti penerbitan SP2DK dan pemeriksaan pajak.

Di sisi lain, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai tidak ada solusi instan untuk meningkatkan tax ratio. Menurutnya, perbaikan harus dimulai dari penguatan basis pajak melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan sektor industri, khususnya sektor manufaktur.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi regulasi perpajakan, penguatan administrasi, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam pemanfaatan data pihak ketiga.

Dari sisi target, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan 2026 mencapai Rp2.693,7 triliun, dengan rincian pajak Rp2.357,7 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp336 triliun. Hingga Februari 2026, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30 persen secara tahunan, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,9 triliun atau mengalami kontraksi 14 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya integritas aparatur serta digitalisasi sistem perpajakan untuk mencapai target tersebut. Ia bahkan menjanjikan insentif atau bonus bagi pegawai jika target tax ratio mendekati 11 persen dapat terealisasi.

“Kalau tax ratio bisa mendekati 11 persen, saya akan minta bonus ke Presiden untuk teman-teman semua,” ujarnya.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pencapaian target tax ratio 11 persen menjadi ujian besar bagi pemerintah. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga kondisi ekonomi global serta sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem perpajakan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com