Subsidi BBM-LPG 3 Kg 2027 Dipangkas, DPR Soroti Potensi Kesalahan Data Pemerintah
Subsidi BBM dan LPG 3 kg 2027 turun Rp11,4 triliun. DPR menyoroti data penerima subsidi dan tingginya exclusion error pemerintah.
Foto ilustrasi Tunjangan Hari Raya, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan mulai didorong masuk ranah pidana. Usulan ini muncul seiring penilaian bahwa sanksi yang berlaku saat ini belum memberikan efek jera bagi pelaku.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai selama ini pelanggaran THR hanya dikenai sanksi administratif, seperti pembatasan layanan publik hingga penghentian usaha. Namun, dalam praktiknya, sanksi tersebut jarang diterapkan secara tegas.
“Ini menyangkut hak pekerja. Kalau terus dianggap pelanggaran administratif, maka pelaku tidak akan pernah jera. Negara harus hadir lebih tegas,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, lemahnya penegakan sanksi membuat persoalan THR terus berulang setiap tahun. Pemerintah dinilai masih ragu menjatuhkan sanksi keras karena khawatir berdampak pada pemutusan hubungan kerja.
Kondisi tersebut membuat sanksi administratif menjadi tidak efektif dan mulai kehilangan relevansinya sebagai instrumen penegakan aturan.
Edy mendorong pemerintah melakukan langkah pencegahan sejak awal, bukan hanya bertindak setelah muncul laporan. Salah satu caranya dengan memastikan kesiapan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR jauh sebelum batas waktu.
“Pengawasan tidak boleh hanya muncul menjelang Lebaran atau setelah ada laporan. Tahun berikutnya, perusahaan yang pernah melanggar harus didatangi, diaudit, dan dipastikan sudah menganggarkan THR,” katanya.
Selain itu, ia juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan laporan yang masih tertunda serta memperjelas peran pengawas ketenagakerjaan di lapangan.
Pengawasan eksternal dinilai penting untuk mencegah adanya pembiaran dalam penanganan kasus.
“Kerja pengawas harus diawasi. Libatkan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal agar tidak ada pembiaran,” ujarnya.
Dengan dorongan tersebut, penegakan aturan THR diharapkan menjadi lebih tegas sekaligus memberi kepastian bagi pekerja terkait hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Subsidi BBM dan LPG 3 kg 2027 turun Rp11,4 triliun. DPR menyoroti data penerima subsidi dan tingginya exclusion error pemerintah.
Sertifikat tanah elektronik menghubungkan data pemegang hak dengan NIK dan bidang tanah dengan nomor identifikasi elektronik.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Rumah duka Guruh Soekarnoputra di Jakarta dipadati pelayat dan karangan bunga setelah maestro seni itu wafat pada usia 73 tahun.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).
Kementerian PU menangani kekeringan yang mengancam 141.440 ha sawah melalui pemompaan air dan perbaikan irigasi.