Awal Puasa Ramadan 1447 H Berbeda, Menag Minta Tetap Rukun

Harianjogja.com, JAKARTA—Perbedaan awal puasa Ramadan 1447 H antara pemerintah dan ormas Islam kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat agar menyikapi perbedaan tersebut secara dewasa dan tidak memaknainya sebagai hal yang negatif. Imbauan itu disampaikan saat konferensi pers sidang isbat penetapan awal Ramadan di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dalam sidang isbat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan diambil setelah menerima laporan pemantauan hilal dari lebih 90 titik di seluruh Indonesia, yang menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

“Seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda artian negatif,” katanya.

Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia telah berulang kali menghadapi perbedaan penetapan awal puasa Ramadan dan tetap mampu menjaga persatuan. Ia meminta masyarakat tidak terpecah belah hanya karena perbedaan metode penentuan 1 Ramadan 1447 H.

“Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” jelasnya.

Kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah meliputi ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam serta elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat. Karena parameter tersebut belum terpenuhi, pemerintah memutuskan awal puasa Ramadan 1447 H dimulai pada 19 Februari 2026.

Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

“Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025,” kata pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa penetapan awal puasa Ramadan 1447 H menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menjadi pedoman resmi Muhammadiyah. Dalam KHGT terdapat tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu parameter KHGT mensyaratkan posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat yang berlaku di mana saja di permukaan bumi, tidak terbatas pada wilayah tertentu. Perbedaan kriteria antara metode MABIMS dan KHGT inilah yang melatarbelakangi perbedaan awal puasa Ramadan 1447 H tahun ini, sementara pemerintah tetap mengimbau masyarakat menjaga persatuan di tengah dinamika penetapan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara