Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas

Harianjogja.com, SURABAYA—Pemerintah menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan ibadah haji melalui penekanan kuat pada integritas petugas haji. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh calon petugas agar menjalankan amanah secara penuh tanggung jawab selama bertugas di Tanah Suci.

Peringatan tersebut disampaikan saat pembukaan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 2026 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026), yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Gus Irfan, sapaan akrab Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa setiap tugas petugas haji telah dirinci secara jelas oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan tanpa penyimpangan. Ia menekankan bahwa pelanggaran dalam pendampingan maupun pelayanan jemaah haji tidak akan ditoleransi.

“Tentu, petugas harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Petugas harus melaksanakan tugas yang sudah dirincikan oleh tim kami sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan itu harus ada pertanggungjawaban,” ucap Gus Irfan.

Ia menjelaskan, sanksi terhadap petugas haji yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat diterapkan secara tegas, termasuk pemulangan lebih awal ke tanah air meski masa tugas belum selesai.

“Pertanggungjawaban sudah macam-macam nanti. Kalau perlu nanti dipulangkan pada saat kegiatan belum selesai juga bisa,” ujarnya.

Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 sendiri digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap proses seleksi ini mampu menjaring petugas haji daerah yang benar-benar siap menjadi pelayan bagi para jemaah.

“Serentak di seluruh Indonesia. Kita berharap dengan tes ini, kita akan bisa mendapatkan petugas haji daerah yang benar-benar layak dan siap untuk menjadi pelayan bagi para jemaah kita,” kata Gus Irfan.

Terkait kuota, pemerintah membuka kesempatan bagi 1.455 peserta dari berbagai daerah. Namun, hanya sekitar 1.050 orang yang akan terpilih sebagai petugas, baik untuk layanan umum maupun tenaga kesehatan.

“Di Indonesia ada 1.455 peserta, yang kita ambil sekitar 1.050 orang. Petugas layanan umum dan petugas kesehatan,” tambahnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, musim haji tahun ini difokuskan pada penguatan kapasitas petugas dan fasilitas kesehatan. Langkah tersebut diambil untuk menekan risiko kejadian yang tidak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan jemaah.

Menurutnya, pengisian posisi petugas medis tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan keahlian khusus. Jika di daerah terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, pemerintah pusat akan turun tangan untuk menutup kebutuhan tersebut.

“Karena untuk kesehatan ini tidak bisa sekadar ngisi saja, harus ada keahlian tertentu. Hanya saja [sektor] kesehatan kita lebih kita seriusi supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan bagi jemaah haji kita,” tuturnya.

Ia pun mengimbau seluruh calon petugas haji yang nantinya terpilih agar menjalankan amanah secara profesional demi mendukung kelancaran ibadah 221.000 jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi.

“Oleh sebab itu, tidak ada lagi istilah nunut melu (ikut-ikutan) haji. Semuanya kita siapkan dengan serius untuk memberikan pelayanan haji kepada para calon-calon jemaah haji kita,” pungkas Gus Irfan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara