AS Ajukan Skema Kursi Permanen Dewan Perdamaian Gaza Berbayar

Harianjogja.com, WASHINGTON—Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut meminta negara-negara yang ingin memperoleh kursi permanen dalam Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace) untuk menyetorkan dana lebih dari USD 1 miliar atau setara sekitar Rp16,8 triliun. Informasi tersebut terungkap dalam laporan Bloomberg yang mengutip rancangan piagam pembentukan dewan tersebut.

Dalam rancangan dokumen itu dijelaskan bahwa masa keanggotaan negara peserta pada prinsipnya dibatasi selama tiga tahun sejak piagam berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi negara yang memberikan kontribusi dana tunai lebih dari USD 1 miliar pada tahun pertama pembentukan Dewan Perdamaian Gaza.

“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua,” demikian bunyi dokumen rancangan yang dikutip Bloomberg.

“Masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi Negara Anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini berlaku,” lanjut dokumen tersebut.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dengan susunan tokoh-tokoh berpengaruh dari Amerika Serikat dan internasional. Dewan tersebut mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Bloomberg melaporkan bahwa Trump akan bertindak sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza dan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan negara mana yang diundang untuk bergabung. Setiap keputusan dewan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun tetap harus mendapat pengesahan langsung dari ketua.

Selain itu, dokumen tersebut menyebutkan bahwa Trump juga bertanggung jawab menyetujui segel resmi Dewan Perdamaian Gaza, menegaskan peran sentralnya dalam struktur dan pengambilan kebijakan lembaga tersebut.

Rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari skema penyelesaian konflik Gaza versi Trump yang sebelumnya telah mendapat dukungan internasional. Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang diajukan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif tersebut.

Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi itu, sementara Rusia dan China memilih abstain. Resolusi tersebut membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan internasional sementara di Jalur Gaza serta pendirian Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin oleh Presiden AS.

Rencana Gaza versi Trump juga mencakup mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai komposisi maupun struktur pasukan penjaga perdamaian yang akan diterjunkan.

Dalam rancangan tersebut, tidak terdapat klausul yang melibatkan Hamas, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemerintahan Gaza di masa mendatang. Sikap ini sejalan dengan pernyataan berulang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel yang menegaskan target penghapusan total Hamas, baik secara militer maupun politik, sebagai bagian dari kebijakan keamanan Israel.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara