Hadapi Nataru, Menhub Fokus Cegah Pungli dan Perkuat Pengawasan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan integritas layanan transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Upaya itu dilakukan melalui pencegahan pungutan liar (pungli) dan peningkatan pengawasan di berbagai simpul transportasi.

"Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan berintegritas dan pencegahan pungli," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pertemuan itu dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan angkutan Nataru yang diprediksi mengalami lonjakan mobilitas masyarakat.

Menhub menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan.

"Harapannya pelaksanaan Natal dan tahun baru ini berjalan dengan lancar dan aman," tuturnya.

Dudy menyebut sejumlah rencana kolaborasi dengan Kemendagri, antara lain penguatan keselamatan transportasi, integrasi dan peningkatan kualitas transportasi publik di daerah dan penyelarasan perencanaan pembangunan berbasis transportasi.

Selanjutnya, penanganan kemacetan dan tata ruang berbasis transit oriented development (TOD) , pengawasan ASN pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi hingga harmonisasi regulasi transportasi serta dukungan pada proyek pengembangan transportasi daerah.

Antisipasi Lonjakan Mobilitas Masyarakat

Menurut Menhub, terdapat beberapa faktor yang perlu diantisipasi saat Nataru 2025/2026. Pertama, libur yang berdekatan dengan akhir pekan sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Kedua, adanya kebijakan cuti bersama nasional yang memberi keleluasaan masyarakat untuk bepergian.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga meluncurkan program stimulus Nataru 2025/2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri.

"Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat," ujar Menhub.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara