Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Budi mengatakan KPK saat ini sedang mengusut dugaan penggelembungan anggaran terkait pengadaan lahan tersebut.

“Ini masih terus didalami,” katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.

Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."

Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh.

Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pihaknya masih terus mengumpulkan dan mendalami berbagai informasi di lapangan, termasuk melalui permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait. “Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak,” ujarnya, Selasa.

Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam pengadaan lahan proyek strategis nasional tersebut. “Ini masih terus didalami,” tambah Budi.

Isu dugaan korupsi di proyek Whoosh kembali mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan adanya indikasi mark up anggaran dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.

Dalam video tersebut, Mahfud menyebut adanya perbedaan mencolok biaya pembangunan jalur kereta cepat antara Indonesia dan China. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Akan tetapi, di China sendiri hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.

Ia mempertanyakan pihak yang diduga menaikkan biaya tersebut. “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? … Itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” lanjutnya.

Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait tudingan tersebut. Respons saling berbalas kemudian muncul, hingga pada 26 Oktober 2025 Mahfud menyatakan kesiapannya dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025 mengumumkan bahwa dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara