Penggerebekan Junta di KK Park Dinilai Hanya Pencitraan

Harianjogja.com, JOGJA—Junta Myanmar yang berkuasa sejak kudeta 2021 dituding menutup mata terhadap maraknya pusat penipuan daring di wilayah perbatasan yang menguras miliaran dolar dari korban tidak bersalah. Analis menyebut penggerebekan yang dilakukan junta hanyalah aksi simbolis tanpa menyentuh aktor intelektual.

Bulan lalu, junta mengklaim pasukannya telah menduduki sekitar 200 bangunan di KK Park—pabrik penipuan di perbatasan Myanmar-Thailand—dan menemukan lebih dari 2.000 penipu. Namun, para analis menilai penggerebekan ini terbatas dan dikoreografi ketat.

"Penggerebekan dirancang untuk meredakan tekanan internasional tanpa merusak keuntungan yang didapat sekutu milisi domestik junta," ujar Jason Tower dari Global Initiative against Transnational Organized Crime kepada AFP.

Penggerebekan pada akhir Oktober itu memang memicu eksodus 1.500 orang dari 28 negara ke Thailand, termasuk sekitar 500 warga India dan 200 warga Filipina. Namun, ini hanya sebagian kecil dari perkiraan 20.000 pekerja yang ada di KK Park.

Wilayah perbatasan Myanmar yang dilanda konflik dan minim regulasi terbukti menjadi lahan subur bagi pusat penipuan. Junta dituduh membiarkan operasi ini berjalan karena memperkaya sekutu milisi domestiknya.

Menurut laporan PBB, korban di Asia Tenggara dan Asia Timur saja ditipu hingga $37 miliar pada 2023. Kerugian global diduga "jauh lebih besar" mengingat sifat penipuan yang terselubung dan korban yang seringkali malu melapor.

Usai penggerebekan, penipu Tiongkok di kompleks terdekat melaporkan bahwa kelompok bersenjata lokal bergegas mengambil keuntungan. Penipu yang menganggur "dijual" ke operasi lain dengan harga hingga $70.000.

Seorang pekerja penipuan sukarela asal Tiongkok mengaku ratusan mantan pekerja KK Park justru direkrut oleh kompleksnya yang berjarak tiga kilometer. Mereka tertarik gaji bulanan hingga $1.400.

"Beberapa dijemput bos tidak bermoral, lainnya oleh perusahaan baik. Semua tergantung keberuntungan," katanya kepada AFP dengan syarat anonim.

Para advokat hak asasi manusia menegaskan masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan menargetkan bos Tiongkok yang menjalankan operasi penipuan.

"(Mereka) harus ditangkap, dituntut, dan semua aset mereka disita," tegas Jay Kritiya dari Civil Society Network for Human Trafficking Victims Assistance.

"Itu baru penindakan yang sebenarnya."

Sementara itu, korban yang berhasil melarikan diri seperti seorang pria Filipina yang berbicara kepada AFP menyebut penggerebekan sebagai "kesempatan kami untuk melarikan diri" dari siklus perdagangan manusia dan penipuan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.