APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
KRL Jogja Solo di Stasiun Tugu./ Ist-dok KAI Daop 6 Jogja
Harianjogja.com, JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan rekrutmen kerja palsu yang mengatasnamakan PT KAI, salah satunya bila memungut biaya.
Manager Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, proses rekrutmen resmi di lingkungan PT KAI tidak dipungut biaya sepeserpun.
BACA JUGA: Lowongan Kerja S2
Pernyataan ini untuk menanggapi beredarnya undangan rekrutmen palsu yang mencatut nama KAI dan berisi permintaan sejumlah uang sebagai syarat administrasi, jaminan atau biaya lainnya.
KAI tidak meminta pelamar kerja untuk mentransfer uang atau memberikan bentuk pembayaran dalam proses seleksi kerja.
"Kami tegaskan rekrutmen resmi KAI hanya dilakukan melalui website resmi perusahaan di alamat rekrutmen.kai.id," katanya, Minggu (27/7/2025).
Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada undangan rekrutmen yang tidak melalui saluran resmi dan mencurigakan. Apalagi jika disertai permintaan uang.
Ixfan meminta masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi atau menghubungi layanan pelanggan KAI apabila menerima informasi yang diragukan kebenarannya.
KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan undangan palsu tersebut agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut kepada pihak lain.
Apabila menemukan indikasi penipuan rekrutmen, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwajib atau ke KAI melalui "contact center" di nomor 121 atau email ke [email protected].
"Langkah preventif dan kehati-hatian dari masyarakat sangat penting untuk memutus rantai penipuan yang mencoreng nama baik perusahaan," kata Ixfan.
Adapun informasi resmi terkait rekrutmen PT KAI, bisa diakses melalui situs https://rekrutmen.kai.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.