Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan

Harianjogja.com, JAKARTA—Untuk program pengentasan kemiskinan, pemerintah bakal menggunakan acuan data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk penyaluran bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatkaan bahwa konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Dengan berbasis data akurat diharapan masalah kemiskinan bisa dientaskan.

"Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif," katanya seperti dilansir laman resmi Kementerian Sosial, Minggu (24/11/2024).

Gus Ipul menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat bersama  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi di Menara Danareksa, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS.  "Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," katanya.

Gus Ipul menuturkan BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum. Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.

Dia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.

BACA JUGA: Pilkada 2024, Dua TPS di Gunungkidul Berada di Kawasan Rawan Bencana

"Khusus Pak Budiman saya terima kasih, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan 5 tahun ke depan," katanya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS. Tak hanya itu, mereka juga akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden.

"Nanti untuk protokol, kerjasama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah menugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga dengan BUMN dan lainnya," kata Budiman.

Lebih lanjut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025.

Dari analisis data yang masih berjalan, dia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.

"Kami harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan," katanya.

Dia mencontohkan bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Lalu ada kemiskinan karena tak bisa bekerja karena sudah tua, maka perlu mendapatkan bantuan.

"Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut," ujar Amalia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com