Taru Martani Bantah Tak Terapkan SUSU, Ini Hasil Pemeriksaan Disnakertrans DIY
PT Taru Martani membantah tak menerapkan SUSU. Manajemen menyebut pemeriksaan Disnakertrans DIY tak menemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto (kanan) dengan disaksikan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kiri) mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Antara/Rivan Awal Lingga
Harianjogja.com, JAKARTA –Pengamat hukum yang juga pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi yang makin tumbuh subur di Indonesia.
Pasalnya, korupsi di Indonesia bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin.
BACA JUGA: Kabinet Gemuk, Prabowo Dipercaya Tetap Bisa Lari Cepat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mengutip pepatah "ikan busuk dari kepala".
Menurut kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) ini, pepatah tersebut memiliki makna yang sangat relevan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pepatah itu mengisyaratkan bahwa jika ada kerusakan atau keburukan dalam suatu sistem, terutama dalam hal ini negara, maka kerusakan tersebut sering kali dimulai dari pimpinannya.
Pidato Presiden Prabowo kata Hardjuno secara tidak langsung menyoroti bahwa selama ini masih banyak pemimpin yang belum memberi contoh baik dalam hal integritas dan pemberantasan korupsi.
Bahkan, banyak dari mereka yang justru terjerat kasus korupsi itu sendiri.
Hardjuno mengaku sejarah korupsi di Indonesia telah menunjukkan banyak contoh di mana para pejabat tinggi, termasuk pemimpin di tingkat nasional, terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara.
“Bukan hanya satu atau dua kasus, tapi kita bisa melihat banyaknya mantan menteri, kepala daerah, hingga pejabat tinggi lainnya yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menunjukkan bahwa memang ada masalah serius di tingkat pemimpin,” tegas Hardjuno.
Dia menambahkan bahwa korupsi di Indonesia kini berjamah. Salah satu pemicunya lemahnya sistem dan kurangnya teladan dari pemimpin.
"Jika seorang pemimpin tidak bersikap tegas dan berintegritas dalam menegakkan hukum, maka ini akan merembes ke bawah dan mempengaruhi seluruh aparat negara. Inilah yang dimaksud dengan 'ikan busuk dari kepala.' Kerusakan di pucuk pimpinan bisa dengan mudah menyebar ke seluruh bagian,” ujarnya.
Hardjuno juga mengakui tidak semua pemimpin Indonesia berprilaku korup.
Terbukti, masih ada pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin lainnya yang justru memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
“Kita sudah melihat bagaimana banyak pemimpin yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan lingkungannya, bahkan ketika rakyat masih mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang korup telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan bangsa,” kata Hardjuno.
“Pidato Prabowo adalah pengingat keras bahwa pemimpin bukan hanya pengambil kebijakan, tetapi juga harus menjadi contoh moral dan etika bagi masyarakat. Ini bukan hanya soal kebijakan anti-korupsi, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin hidup dan menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujar Hardjuno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PT Taru Martani membantah tak menerapkan SUSU. Manajemen menyebut pemeriksaan Disnakertrans DIY tak menemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Operasi kebakaran Transhome ditutup, tetapi basement masih bersuhu 200 derajat Celsius dan satu armada damkar tetap disiagakan.
Kebijakan fiskal 2027 tetap pro-growth dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB, namun pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Kemkomdigi membuka kanal pengaduan kuota internet melalui 159 dan meminta operator memenuhi perlindungan sisa kuota sesuai putusan MK.
Pabrik es KNMP Poncosari Bantul belum optimal karena harga jual dan persaingan es balok, ditambah minimnya hasil tangkapan nelayan.