Matangkan Persiapan Muktamar ke-34, PBNU Perkuat Konsolidasi
PBNU terus mematangkan persiapan Muktamar ke-34, Munas dan Konbes dijadwalkan Juli-Agustus 2026.
Ilustrasi paskibraka di Istana Negara/JIBI-Abdullah Azzam
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyayangkan fenomena Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang melepaskan jilbab saat pengukuhan di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.
“Jadi saya sangat menyayangkan. Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/8/2024).
Meskipun pihak dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah memberikan keterangan resmi, tetapi dia menilai jawaban dari lembaga tersebut kurang tegas dan belum menjawab keresahan masyrakat. “Kami sudah langsung melakukan investigasi dan juga pendalaman. Karena memang untuk paskibraka sejak 2022 itu semua kewenangannya udah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan prescon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi,” katanya.
Oleh sebab itu, Dito menekankan Kementeriannya yang dalam hal ini juga memiliki andil dalam menaungi kepemudaan. Maka ke depan, pemerintah akan mencegah kejadian serupa terulang. Dia memastikan bahwa pengelolaan paskibraka ke depannya akan lebih baik lagi. Mengingat, petugas Pabkiraka secara keseluruhan berisi pemuda dan pemudi Tanah Air.
“Jadi saya akan berusaha ke depan meskipun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami. Namun, karena paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana mencegah pembinaan dan juga pengelolaan paskibraka ke depannya,” ujarnya.
Meski begitu, Dito melanjutkan saat ini belum ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan hal tersebut. Mengingat kewenangan penuh dari petugas berada di tangan BPIP.
“Tentunya belum. Karena ya itu kewenangannya bukan di Kemenpora. Kami tidak memiliki kewenangan apa-apa tapi ada BPIP. Tapi saya sebagai menteri yang juga menangani anak muda akan melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBNU terus mematangkan persiapan Muktamar ke-34, Munas dan Konbes dijadwalkan Juli-Agustus 2026.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja terbaru 23 Mei 2026. Tarif Rp8.000, rute Palur–Tugu, cocok untuk komuter dan wisata.
Normalisasi sungai di Jogja terhambat pemangkasan anggaran. BBWSO dan Pemkot andalkan kolaborasi untuk tangani Kali Code.
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Phil Foden dan Cole Palmer tak masuk, ini daftar lengkap 26 pemain pilihan Tuchel.
Pemadaman listrik massal di Sumatera picu keluhan warga. PLN akui gangguan sistem, namun pelanggan soroti minimnya respons.
DPRD DIY ungkap persoalan serius perfilman Jogja, dari perizinan hingga perlindungan pekerja. Raperda disiapkan untuk menata industri.