KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Pengungsi Rohingya di Aceh. Antara
Harianjogja.com, ACEH—Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatat lima orang pengungsi etnis Rohingya yang selama ini ditampung sementara di kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, melarikan diri pada Rabu (10/4/2024) lalu.
“Kelima etnis Rohingya ini diduga melarikan diri pada tengah malam,” kata Kepala Bidang Trantib Dinas Satpol PP WH Kabupaten Aceh Barat, Arsil, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (13/4/2024).
Etnis Rohingya yang melarikan diri tersebut adalah Anwar Khalek, 13; Uddin Jossim, 24 tahun; Amanullah Etadullah, 34; Ullah Enaya, 2 7serta seorang perempuan bernama Begum Surya, 23.
Arsil mengatakan pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan bagaimana kelima etnis Rohingya tersebut melarikan diri dari lokasi penampungan sementara.
Namun, pihaknya menduga para pengungsi tersebut melarikan diri dari belakang Kantor Bupati Aceh Barat pada tengah malam saat sebagian besar pengungsi telah tertidur.
Ia menyebutkan, dengan adanya lima orang pengungsi etnis Rohingya yang melarikan diri maka saat ini jumlah pengungsi yang berada di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat berjumlah 70 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.