APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Foto ilustrasi. / ANTARA FOTO-Aswaddy Hamid
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan beberapa politikus yang menilai penyaluran bantuan beras kepada masyarakat sarat dengan kepentingan politik terutama mendekati pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga menyebut penyaluran bantuan itu bukan program yang mendadak digulirkan, karena bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) disalurkan sejak masa pandemi COVID-19.
“Bantuan pangan sudah dilakukan sejak COVID-19 pada 2020, jadi bukan ujug-ujug, malah kemarin dihentikan pasca-COVID-19, tetapi kami melihat di lapangan, masyarakat masih banyak membutuhkan. Oleh karena itu, sejak September dilanjutkan kembali,” kata Airlangga selepas menyerahkan bantuan beras untuk warga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (15/1/2024).
BACA JUGA : Mulai 2024 Penerima Bantuan Beras Bertambah Jadi 22 Juta KPM
Dia melanjutkan penyaluran bantuan menjadi semakin penting terutama untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, karena selain dampak fenomena iklim El Nino, para petani juga kesulitan air akibat proyek renovasi waduk yang belum rampung. Kabupaten Manggarai Barat, yang membawahi di antaranya Labuan Bajo, merupakan salah satu lumbung beras terbesar untuk Nusa Tenggara Timur.
“Kita lihat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai, Manggarai Barat, yang merupakan lumbung beras di NTT,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
Oleh karena itu, Airlangga menilai mereka yang mengaitkan program penyaluran bantuan pemerintah dengan agenda politik kemungkinan melupakan adanya pandemi COVID-19 dan aksi cepat pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat terutama mereka yang rentan. “Ya dia lupa, pernah COVID di republik ini, dan di seluruh dunia,” kata Menko Airlangga.
Airlangga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, NTT, Senin, menyerahkan bantuan pangan dari pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk 100 keluarga penerima manfaat di Manggarai Barat.
BACA JUGA : Jumlah Penerima Bansos Beras Berkurang, Ini Penyebabnya
Sejak September 2023, pemerintah kembali menyalurkan beras dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, yang direncanakan berlangsung sampai Juni 2024. Jumlah mereka yang menerima bantuan itu mencapai 22 juta keluarga.
“Kenapa ini diberikan, karena kita melihat akibat El Nino kekeringan terus, maka musim tanam mundur, yang biasanya November—Desember, ini mundur Januari—Februari. Akibatnya, yang biasa bulan April kita panen raya, ini mundur ke Juni,” kata Airlangga di depan para penerima manfaat.
Dalam rangkaian kegiatannya di Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, minggu lalu, Airlangga juga menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
WJNC 2026 diperpanjang dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung dan siapkan rekayasa lalu lintas.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI menggelar panen raya jagung di Desa Binaan Imigrasi di Semin
IHSG ditutup turun 26,16 poin atau 0,43 persen ke 6.121,70 pada Selasa (29/9/2026), mengikuti pelemahan bursa Asia.
Pilur PAW 2026 digelar serentak di 66 kalurahan di tiga kabupaten DIY. Warga diingatkan menjaga ketertiban dan kerukunan.
Disdikpora Jogja meminta sekolah meningkatkan kewaspadaan influenza, pemantauan kesehatan, PHBS, dan deteksi dini untuk mencegah penularan.