Deretan Negara yang Pernah Berganti Nama, Dari India, Thailand hingga Turki

Harianjogja.com, JAKARTA—India dikabarkan akan mengganti nama negara itu menjadi Bharat. Penggantian nama ini diusung pada sesi sidang khusus Parlemen di KTT G20, yang dijadwalkan pada 18-22 September.

Sebelumnya, spekulasi beredar karena Presiden India Droupadi Murmu menyebut dirinya sebagai Presiden Bharat dalam undangan jamuan makan malam KTT G20. 

BACA JUGA: Deretan Gempa Mematikan di Maroko, 64 Tahun Lalu Korban Jiwa 12.000 Orang

Meski belum pasti, namun isu ini menjadi begitu santer terdengar, terutama ketika India menjadi tuan rumah KTT G20 saat ini.

Selain India, ada beberapa negara lainnya juga yang pernah berganti nama berikut ini

1. Republik Makedonia menjadi Makedonia Utara

Salah satu perubahan nama terbaru dan terkenal terjadi pada tahun 2019 ketika Republik Makedonia menjadi Makedonia Utara. Perubahan ini menyelesaikan perselisihan berkepanjangan dengan Yunani yang keberatan dengan penggunaan nama "Makedonia" karena juga memiliki wilayah dengan nama yang sama.

Penggantian nama tersebut merupakan bagian dari perjanjian diplomatik yang membuka jalan bagi keanggotaan Makedonia Utara di NATO dan meningkatkan hubungan antara kedua negara.

2. Ceylon menjadi Sri Lanka

Pada tahun 1972, negara kepulauan Ceylon mengubah namanya menjadi Sri Lanka, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Sinhala, dan mendeklarasikan dirinya sebagai republik.

Pergeseran ini bertujuan untuk mencerminkan identitas multikultural negara tersebut dan mengurangi kaitan dengan masa lalu kolonial di bawah pemerintahan Inggris. Sri Lanka berarti "tanah gemilang" dalam bahasa Sinhala, menekankan keindahan alam negara tersebut.

3. Burma menjadi Myanmar

Negara Asia Tenggara yang dikenal sebagai Burma berganti nama menjadi Myanmar pada tahun 1989 oleh junta militer yang berkuasa.

Perubahan tersebut mendapat kontroversi dan tentangan internasional, karena dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaan junta. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, terus menyebut negara tersebut sebagai Burma karena kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya transisi demokrasi.

4. Zaire menjadi Demokrasi Kongo

Pada tahun 1997, Zaire berganti nama menjadi Republik Demokratik Kongo (DR Kongo) setelah serangkaian pergolakan politik dan konflik. Perubahan tersebut bertujuan untuk menjauhkan negara dari rezim otoriter Mobutu Sese Seko, yang telah memerintah sebagai diktator selama lebih dari tiga dekade. Nama baru ini menekankan kembalinya sistem pemerintahan demokratis.

5. Siam menjadi Thailand

Thailand dikenal sebagai Siam hingga tahun 1939 ketika secara resmi berganti nama. Perubahan ini bertujuan untuk menegaskan persatuan dan jati diri bangsa dalam menghadapi meningkatnya pengaruh kolonial Barat di Asia Tenggara. "Thailand" berarti "Tanah

Kebebasan" dan dipilih untuk menekankan kemerdekaan negara dan rasa kebanggaan nasional masyarakat Thailand.

6. Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Slovakia

Pembubaran Cekoslowakia pada tahun 1993 menyebabkan terbentuknya dua negara terpisah: Republik Ceko dan Slovakia. Pemisahan damai ini terjadi setelah berakhirnya pemerintahan komunis dan didasarkan pada keinginan untuk otonomi yang lebih besar dan penentuan nasib sendiri di antara dua kelompok etnis, Ceko dan Slovakia.

7. Pakistan Timur ke Bangladesh

Pada tahun 1971, Pakistan Timur mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pakistan Barat setelah perang brutal. Hal ini mengakibatkan terciptanya negara baru Bangladesh. Perubahan nama dan status mencerminkan perbedaan budaya, bahasa, dan politik antara kedua wilayah tersebut dan menandai berakhirnya Perang Pembebasan Bangladesh.

8. Swaziland Berubah menjadi Eswatini

Pada bulan April 2018, raja Swaziland, Afrika, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa nama negaranya akan diubah menjadi Eswatini. Menurut laporan, perubahan tersebut tidak mengejutkan masyarakat karena mereka sudah menggunakannya.

Eswatini adalah kata Swazi yang berarti “tanah orang Swazi,” dan merupakan terjemahan sederhana dari bahasa Swaziland ke dalam bahasa lokal. Hal lama ini membingungkan karena orang-orang dari negara lain salah mengira Swiss sebagai negara Eropa.

9. Holland menjadi Netherlands

Januari 2020 dan seterusnya, pemerintah negara ini memutuskan untuk mengganti nama mereka sebagai taktik pemasaran.

Nama ‘Holland’ resmi tidak ada lagi sebagai sebutan Negara Belanda pada tanggal 1 Januari 2020. Sejak awal tahun, lembaga, pemerintah daerah, universitas, perusahaan swasta, dan media diwajibkan menggunakan nama Belanda.

Langkah ini akan membantu negara ini menghilangkan citra terkait narkoba dan prostitusi. Kerajaan menghabiskan €200.000 untuk reformasi perubahan nama negara. Pihak berwenang di Amsterdam sebelumnya menyatakan ingin melarang istilah “Distrik Lampu Merah”. Nama historisnya “De Wallen” akan menggantikan nama saat ini di semua tanda kota.

10. Turkiye menjadi Turki

Setelah gempa berkekuatan 7,8 skala Richter melanda Turki pada awal Februari 2023, masyarakat mulai memperhatikan media yang menggunakan ejaan Türkiye saat meliput bencana tersebut. Pasalnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavuşoğlu meminta PBB mengubah ejaan Turki menjadi Türkiye pada Juni 2022.

Permintaan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menyebutkan ejaan Türkiye “mewakili dan mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai. bangsa Turki dengan cara terbaik."

Amerika Serikat secara resmi mengikuti langkah tersebut pada bulan Januari 2023 ketika negara tersebut mengakui ejaan tersebut pada semua dokumentasi pemerintah. Meskipun seluruh dunia mengakui ejaan "baru", ini bukanlah "baru" bagi orang-orang di Türkiye karena mereka telah menulisnya dengan cara ini sejak tahun 1923.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com