Menag Imbau Jangan Pilih Pemimpin Pemecah Belah Bangsa, Ini Tanggapan Cak Imin
Cak Imin menyatakan bagi dirinya dan bakal capres Anies Baswedan NKRI harga mati.
Jokowi Tegaskan Netral di Pidato Kenegaraan, Pengamat: Strategi Politik Depan Layar
Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR 2023 menyatakan tidak akan ikut campur dalam pemilihan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres).
Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review Ujang Komarudin menilai, politik di belakang layar berbeda dengan politik di depan layar meskipun Presiden Jokowi menegaskan penentuan capres ditetapkan oleh partai politik. Dia meyakini Presiden Jokowi telah melakukan aksi cawe-cawe meskipun hal tersebut telah diklarifikasi.
BACA JUGA : Penjelasan Istana Terkait Jokowi Cawe-cawe pada Pilpres 2024
“Dalam konteks politik saya melihat kalau Pak Jokowi cawe-cawe sangat mungkin karena bagaimanapun Jokowi punya kepentingan untuk pemilihan presiden [pilpres] 2024 termasuk pengamanan dirinya setelah dia tidak lagi menjadi presiden,” ujar Ujang kepada Bisnis, Rabu (16/8/2023).
Dia melanjutkan, perlu banyak yang dipertimbangkan oleh Jokowi sehingga melakukan cawe-cawe dalam konteks membangun koalisi dan lainnya, termasuk mengusung Prabowo Subianto, serta sering terlihat bersama Ganjar Pranowo.
Ujang menambahkan, partai politik (parpol) saat ini mayoritas takut terhadap Presiden Jokowi mengingat adanya persoalan hukum dan politik yang dialami antara parpol dan Jokowi.
BACA JUGA : Jokowi Tegaskan Akan Ikut Cawe-cawe Suksesi Pilpres 2024, Ini Alasannya
“Kalau misalkan tidak manut, tidak nurut juga punya konsekuensi, misalkan kasus hukumnya diangkat dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa wewenang penentuan capres dan wapres menjadi domain partai politik dan koalisi. Awalnya, Presiden ke-7 itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik. Dia mengaku kerap ditanya soal capres-cawapres.
"Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang-undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu parpol dan koalisi parpol," ujarnya di Gedung DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
