BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Gambar kompleks Kantor Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Prinsip pembangunan di Ibu Kota (IKN) Nusantara diusulkan dapat diterapkan di seluruh kota di Indonesia.
Usulan ini dilontarkan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwiko Budi Permadi.
"Pak [Presiden] Jokowi juga perlu dong (meminta) semua kota harus memenuhi kriteria IKN. Ini tantangan para pemimpin di masa depan," ujar Dwiko dalam forum diskusi dengan tema IKN Merusak Paru-Paru Dunia? di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Selasa (23/5/2023).
Dwiko menilai untuk mewujudkan kota pintar, kota maju, serta kota hijau di Indonesia tidak perlu menunggu pembangunan IKN di Kalimantan Timur rampung.
Menurut dia jargon atau prinsip pembangunan tersebut dapat diwujudkan pula di kota lain di penjuru Tanah Air.
BACA JUGA: Kasus Tanah Kas Desa, Berkas Robinson Diserahkan ke JPU, Panewu Depok Dipanggil Kejati
"Bukankah sudah ada Kota Samarinda, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Jogja, dan sebagainya. Bukankah key performance indicators [KPI] untuk IKN bisa diterapkan pada kota-kota yang ada saat ini," ujar dia.
Seperti diketahui, IKN akan dibangun dengan mengimplementasikan konsep smart city dengan berlandaskan delapan prinsip, yaitu mendesain sesuai kondisi alam; Bhineka Tunggal Ika; terhubung, aktif, dan mudah diakses; rendah emisi karbon; sirkuler dan tangguh; aman dan terjangkau; kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan peluang ekonomi untuk semua.
"Kenapa harus menunggu IKN untuk mentransformasi kota kita menjadi lebih livable [nyaman ditinggali], lebih ramah lingkungan, dan lebih berkeadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan? Itu pertanyaan kami kepada para pemimpin di daerah dan juga pemimpin di tingkat pusat," kata Dwiko Budi Permadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Bupati Gunungkidul memberi ASN waktu 1,5 jam tiap Jumat awal bulan untuk belanja di pasar tradisional dan UMKM.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.