Luar Biasa! Aset Lukas Enembe yang Disita KPK Tembus Rp200 Miliar

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe senilai lebih dari Rp200 miliar. Aset tersebut diduga terkait dengan kasus yang kini menjerat politikus tersebut. 

Lukas dijerat dengan tiga macam kasus korupsi yakni suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Aset-aset yang disita oleh KPK disebut untuk mengumpulkan alat bukti atas kasus tersebut.  

"Saat ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan beberapa aset dalam perkara LE [Lukas Enembe] ini lebih dari Rp200 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui video statement, Jumat (28/4/2023). 

Teranyar, KPK baru saja menyita tujuh tanah dan bangunan berupa rumah dan apartemen yang terletak di Jayapura, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Bogor. Nilainya diperkirakan mencapai Rp60,3 miliar. 

BACA JUGA: KPK Cegah Pengacara Lukas Enembe ke Luar Negeri

Sebelumnya, penyidik juga telah menyita aset berupa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi milik Lukas di Jayapura, Rabu (12/4/2023). Nilai asetnya mencapai Rp40 miliar. 

Kemudian, pada Maret 2023, KPK juga mengumumkan penyitaan aset dalam bentuk uang dan rekening yang telah dibekukan milik Lukas. Berdasarkan hitungan Bisnis, total nilai aset tersebut mencapai sekitar Rp132 miliar.

Secara terperinci, nilai uang tunai yang disita oleh lembaga antirasuah itu mencapai Rp50,7 miliar. Sementara itu, pemblokiran dilakukan terhadap rekening berisi uang Rp81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura (atau setara dengan Rp360 juta).  

"Tim penyidik juga telah menyita emas batangan, beberapa cincin batu mulia, dan empat unit mobil," ujar Ali secara terpisah kepada wartawan, Kamis (16/3/2023). 

Adapun awalnya Lukas ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Papua. Dia diduga menerima uang dari salah satunya terdakwa PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Setelah itu, berdasarkan hasil pengembangan kasus, KPK menetapkan politisi Partai Demokrat itu dengan kasus dugaan pencucian uang. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com