Cara Diversifikasi Portofolio Kripto untuk Pemula, Ini Strategi dan Risikonya
Pelajari cara diversifikasi portofolio kripto untuk pemula, mulai dari menentukan anggaran, memilih aset, mengatur alokasi, hingga memahami risiko dan rebalanci
Mahfud MD. /Antara-Reno Esnir
Harianjogja.com, JOGJA—Lima profesor yang mengatasnamakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam merilis petisi mendukung Mahfud MD. Petisi tertanggal 5 April 2023, yang diterima Harianjogja.com, Senin (10/4/2023) ini berjudul Guru Besar dan Doktor Alumni HMI Mendukung Prof. M. Mahfud MD Menuntaskan TPPU Rp. 349 Triliun di Kementerian Keuangan RI.
Lima profesor tersebut yaitu, R. Siti Zuhro, Edy Suandi Hamid, Gunarto Sri Puryono dan Unti Ludigdo. Narasi dalam petisi itu seperti yang terkutip di bawah ini:
Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin merajalela belakangan ini. Hal ini telah menurunkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) dari 38 tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022, yang merupakan IPK terburuk sepanjang masa reformasi. Indonesia darurat korupsi di mana korupsi terjadi hampir di seluruh sektor: mulai dari pertambangan, perikanan, kehutanan, hingga pertanian. Selama ini Indonesia terkesan gagal dalam memberantas korupsi. Tingginya angka korupsi diikuti oleh meningkatnya kemiskinan (9,57%) dan pengangguran (5,3%) dengan tingkat kesenjangan (Gini Ratio 3,81). Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Tenggara di bawah negara Vietnam. Ekonomi biaya tinggi terus berlangsung dan cenderung meningkat. Dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat menurun. Munculnya polemik Rp349 Triliun yang dicurigai sebagai Transaksi Janggal termasuk di dalamnya kasus temuan kepabeanan senilai Rp. 187 Triliun menjadi pembuka tabir adanya masalah sistemik dalam kejahatan keuangan di Indonesia. Dugaan kejahatan TPPU di Kementerian Keuangan khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai membuktikan adanya
2 krisis institusional, kebijakan, tata kelola dan moral yang memerlukan solusi segera.
Pernyataan terbuka yang disampaikan Menko Polhukam Prof. M. Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite TPPU terkait Rp349 Triliun bukannya ditanggapi positif, tapi menimbulkan resistensi di Komisi 3 DPR RI. Hal ini sangat memprihatinkan karena DPR tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberantasan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal yang disampaikan oleh Menko Polhukam tersebut berdasarkan laporan-laporan yang diterimanya dari PPATK dan sumber-sumber lainnya yang kredibel. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Forum Guru Besar dan Doktor Alumni HMI menyatakan perlunya Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi yang meliputi:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pelajari cara diversifikasi portofolio kripto untuk pemula, mulai dari menentukan anggaran, memilih aset, mengatur alokasi, hingga memahami risiko dan rebalanci
BPS mencatat harga cabai merah nasional Rp73.743 per kg pada minggu kedua November 2026, sedangkan cabai rawit mencapai Rp83.643 per kg.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.
APBD Kulonprogo hanya mampu membiayai satu lokasi Spamdes per tahun. Perluasan layanan 2027 mengandalkan Danais DIY dengan sasaran ratusan sambungan rumah.
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
ESDM menyebut rencana cadangan minyak bersama ASEAN masih dibahas. Indonesia dan Thailand disebut masuk rencana fasilitas penyimpanan mulai 2027.