Pemerintah DIY Akan Mencari Keberadaan 463.000 Warga Miskin

Harianjogja.com, JOGJA– Kenaikan angka penduduk miskin di DIY belum lama ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berencana menyisir warga miskin di DIY untuk segera ditangani.

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono mengatakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X sudah memerintahkan untuk segera memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada para warga miskin. Saat ini, Pemda DIY melalui Pemerintah Kabupaten/Kota tengah memverifikasi siapa-siapa saja penduduk yang masuk kategori miskin.

"Jadi ini tidak bicara sampling lagi, tapi aksi nyata, siapa dan dimana penduduk miskin tersebut. Nanti akan ketemu siapa dan di mana 463.000 itu [penduduk miskin]. Kalau masih sampling lagi, nanti bisa salah sasaran lagi," katanya, Jumat (20/1/2023).

Beny Suharsono menjelaskan rilis BPS yang menyatakan angka kemiskinan di DIY tertinggi se-Jawa merupakan angka statistik kuarter per kuarter. Jika dilihat antar kuarter per kuarter angka kemiskinan di DIY sedikit mengalami kenaikan namun jika dibandingkan tahun per tahun, angka kemiskinan di DIY justru mengalami penurunan.

"Jadi mohon tidak dibaca sepenggal-sepenggal [kuarter per kuarter] karena proses perjalanan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan itu bisa bicara kuarter per kuarter atau akumulasi tahun per tahun. Yang kemarin dirilis [BPS], itu angka tiga bulan terakhir, kemiskinan naik 11,34 menjadi 11,59," katanya.

Benny menyebut pada angka-angka statistik yang lain di DIY seperti angka usia harapan hidup, angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah, indeks kesejahteraan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), justru meningkat. Hal itu dinilai Benny memang sering kontradiktif, paradoks atau anomali bila dihadapkan pada angka kemiskinan.

Benny menyontohkan, di Kulonprogo kemiskinannya mendekati 18% namun usia harapan hidup warga Kulonprogo mencapai 75 tahun, paling tinggi di DIY bahkan secara nasional. Selain itu, angka harapan rata-rata sekolah di DIY, menurut Benny tergolong cukup tinggi yakni mencapai 15,59 atau nomor dua tertinggi setelah DKI Jakarta.

Bappeda DIY juga mencatat, pada tahun 2010 hingga 2022 IPM di DIY bertambah 5,37 poin. Dari 75,37 pada tahun 2010, menjadi 80,64 pada tahun 2022. "Ini fakta yang lain. Apa mungkin kalau kemiskinan ekstrim DIY tertinggi, angka-angka yang tadi tidak menjadi diskusi? Jadi ada angka-angka yang lain yang harus diperhatikan. Kami tidak dalam posisi meluruskan tetapi ada data-data lainnya yang juga perlu kami informasikan," katanya.

BACA JUGA: Tensi dengan Warga Mengendur, LDII Tegal Balong Beribadah Lagi di Masjid Mereka

Menurut Benny, Pemerintah DIY terus berusaha untuk mengentaskan kemiskinan pada 2023 ini. Pemerintah, lanjutnya, secara nyata menyasar daerah-daerah tertinggal di mana angka kemiskinannya paling tinggi. Pemda DIY akan menfokuskan pengentasan kemiskinan di tiga kabupaten sisi selatan DIY meliputi Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.