Elon Musk Bakal Izinkan Iklan Kampanye Politik di Twitter

Harianjogja.com, JAKARTA—Miliarder Elon Musk akan memperluas iklan politik di Twitter untuk memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting.

Kebijakan ini akan diterapkan dalam beberapa pekan mendatang. Meski demikian belum ada rincian lebih lanjut terkait aturan baru ini, sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Rabu (4/1/2023).

"Kami percaya iklan berbasis sebab-akibat dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan. Kami juga berencana untuk memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa pekan mendatang," cuit akun resmi @TwitterSafety pada Selasa (3/1/2023).

Meskipun tidak dijelaskan apa saja yang akan berubah, hal ini bertentangan terhadap kebijakan larangan iklan oleh kandidat, pejabat terpilih, dan partai politik yang pertama kali diumumkan pada tahun 2019 oleh salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey.

Dorsey membenarkan larangan tersebut, yang sempat menarik kemarahan kampanye pemilihan kembali Presiden Donald Trump saat itu, dengan mengatakan bahwa jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.

BACA JUGA: Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP Hadapi Semua Parpol

Namun, sejak Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai US$44 miliar, CEO Tesla itu menuduh adanya penyensoran oleh kepemimpinan platform media sosial sebelumnya dan memberlakukan perubahan luas dengan sedikit peringatan.

Perusahaan juga mengakhiri kebijakan yang mencegah penyebaran misinformasi Covid-19, mengembalikan akun Trump dan tokoh sayap kanan lain, juga melarang pengguna melacak jet pribadi Elon Musk. Twitter saat ini mengizinkan beberapa iklan ekonomi, lingkungan, dan sosial, meskipun dengan batasan. Perusahaan ini juga akan melonggarkan kebijakannya untuk iklan yang sama di AS.

Iklan politik adalah sumber pendapatan kecil bagi Twitter sebelum adanya larangan tersebut dengan jumlah penjualan kurang dari US$3 juta selama pemilihan paruh waktu AS 2018.

Namun, pelonggaran itu dapat membantu perusahaan yang sekarang berjuang untuk menekan kerugian pendapatan iklan karena merek-merek besar menarik diri dari platform media sosial tersebut di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan moderasinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com