PPh Final UMKM Persen Kini Hanya untuk WP Pribadi dan Koperasi
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu/PKS
Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan akan diuji melalui survei.
Sebagai informasi, saat ini PKS dekat dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat. Mereka berencana mengusung Koalisi Perubahan, yang diyakini akan mengusung Anies jadi calon presiden (capres).
Meski begitu, mereka masih berbeda pendapat soal cawapres untuk Anies. Di satu sisi, Demokrat ingin ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang jadi cawapres.
Di sisi lain, Syaikhu menegaskan PKS masih tetap ingin wakil ketua Majelis Syuranya, Ahmad Heryawan alias Aher, untuk jadi cawapres Anies. Oleh sebab itu, dia mengatakan cawapres yang paling cocok dengan Anies nantinya akan diuji lewat survei.
“Ya, tetap itu [menyodorkan nama Aher], karena itu kan sebagai amanah saya untuk mengusung kader ya. Tapi nanti secara fair kita akan uji dalam survei ya,” ungkap Syaikhu kepada awak media di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam.
Baca juga: Tok! DPR Akhirnya Sahkan Omnibus Law Keuangan UU PPSK
Dia mengatakan, Koalisi Perubahan saat ini masih terus mencocok berbagai kesepaham melalui Tim Kecil yang sudah mereka bentuk. Bahkan, menurutnya, sudah banyak kemajuan.
“Insya Allah makin mantap,” jelasnya.
Di samping itu, Syaikhu membantah jika Koalisi Perubahan belum dideklarasikan karena menunggu keputusan musyawarah dari Majelis Syura PKS. Menurutnya, baik PKS, NasDem, dan Demokrat sama-sama saling menunggu.
“Enggak, semua saling menunggu kok, bukan menunggu PKS. Jadi saling menajamkan kesepakatan. Pembahasannya masih,” ungkap Syaikhu.
Dia sendiri belum dapat memastikan kapan pastinya Majelis Syura akan melakukan musyawarah. Jika dimungkinkan, Syaikhu memprediksi, musywarah tersebut akan digelar pada akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Menkeu Purbaya memastikan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pusat tak mengganggu fiskal. Defisit RAPBN 2027 tetap 2,40%.
Perpres Ojol segera terbit. Tarif angkutan orang akan diatur Kemenhub, sedangkan tarif barang dan makanan menjadi kewenangan Komdigi.
Film Indonesia Solata tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania. Film Ichwan Persada sebelumnya meraih penghargaan di Bulgaria.
BNPB mencatat 70 orang meninggal, 1.182 luka-luka, dan 40.040 mengungsi akibat gempa M7,7 di Flores, NTT.
Guru PPPK penuh waktu berkesempatan ikut seleksi PNS pada awal 2027. Pemerintah dan DPR juga sepakat mengubah status menjadi pegawai pusat.