Kapan Kantor Pemerintah Pindah ke IKN? Ini Kata Luhut

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan bertahap.

Luhut mengatakan pembangunan IKN akan dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dibangun di lahan seluas 6.671 hektare. Menurutnya, pemindahan kantor pemerintah baru akan dilakukan setelah pembangunan KIPP selesai dilakukan.

"Pembangunan IKN dilakukan bertahap mulai dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 6.671 hektare, dan diharapkan selesai perpindahannya dalam beberapa tahun ke depan, tapi kita berharap kuartal II/2024 pemerintahan pusat sudah pindah di IKN baru," kata Luhut dalam sambutannya secara virtual pada puncak perayaan Dies Natalis ke-60 GAMKI pada Sabtu (21/5/2022).

Berdasarkan data yang dipaparkan Luhut, setidaknya ada 4 fase pemindahan IKN. Fase pertama ialah mempelopori perpindahan ke IKN. Pada fase pertama dalam kurun 2020-2024, Luhut mengungkapkan bahwa tahapan yang dilakukan pemerintah ialah mendesain dan membangun infrastruktur esensial seperti Istana Presiden, Gedung DPR/MPR, dan hunian di area primer IKN.

Kemudian, pemerintah memulai relokasi ASN pelopor dan petugas negara inti (TNI, Polri, MPR). Selanjutnya, Presiden RI menetap di IKN pada 16 Agustus 2024 dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024.

BACA JUGA: Pilur Masih Jauh, Calon Lurah di Bantul Mulai Bergerilya Mencari Dukungan

Adapun, fase kedua dan ketiga periode 2025-2035, tahapan yang dilakukan adalah membangun pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan relokasi peemrintahan, memulai pembangunan sektor prioritas.

Fase keempat dan kelima pada 2035-2045, pemerintah membangun ekosistem Tri kota sepenuhnya sebagai pemicu ekonomi untuk Indonesia Timur. Pada fase ini, pemerintah akan memperluas kota dan melengkapi konektifitas inter dan intra-kota. Kemudian, menjadi tujuan foreign direct investment (FDI) di Indonesia dalam sektor prioritas. Selain itu, pemerintah menargetkan IKN menjadi destinasi utama di Asean bagi talenta global.

Diberitakan sebelumnya, Luhut membantah bahwa membantah bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi pendanaan.

Luhut menyebut sejumlah investor asing telah menyatakan minatnya untuk investasi di proyek IKN Nusantara, salah satunya adalah Uni Emirat Arab (UEA).

"Kalau ada yang bilang kita pendanaan ngga datang, ngga betul sama sekali, karena Abu Dhabi itu saja kontribusi sekitar US$20 miliar melalui Indonesia Investment Fund," kata Luhut dalam sambutannya pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, Sabtu (21/5/2022).

Luhut juga menegaskan bahwa proses investasi UEA di IKN Nusantara dilakukan secara modern dan terbuka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com