Benarkah Harga Pertalite Bakal Naik? Ini Kata Pertamina

Faustina Prima Martha Minggu, 03 April 2022 19:47 WIB

Benarkah Harga Pertalite Bakal Naik? Ini Kata Pertamina

Pembeli BBM di SPBU Pertamina menggunakan sistem pembayaran nontunai. /Pertamina

Harianjogja.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan belum berencana untuk menaikkan harga Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax beberapa hari sebelumnya.

Seperti diketahui, harga BBM RON 92 atau Pertamax naik dari sebelumnya Rp9.000 – Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500 - Rp13.000 per liter.

Menanggapi informasi rencana kenaikan harga Pertalite, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan harga Pertalite masih sesuai ketetapan pemerintah.

“Harga [Pertalite] tetap sesuai yang ditetapkan pemerintah,” kata Irto kepada Bisnis, Minggu (03/04/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung kemungkinan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga gas LPG 3 kilogram.

"Overall [secara keseluruhan] akan terjadi [kenaikan] nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 kg [akan naik]. Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Menko Luhut Pandjaitan ditemui usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, dikutip dari Antara, Jumat (1/4/2022).

Menko Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana tersebut.

Soal kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax, ia juga menjelaskan banyak negara sudah menaikkan harga BBM mereka. Hal itu terjadi akibat kelangkaan minyak mentah, konflik Rusia-Ukraina, dan kelangkaan minyak nabati.

Luhut mengatakan Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar. Kenaikan harga Pertamax yang diberlakukan per 1 April 2022 pun, menurutnya, dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan.

"Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas," katanya.