Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Mayoritas Fraksi Setujui Draf RUU Kekerasan Seksual, Cuma PKS yang Menolak
Puluhan santri dari Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual saat menggelar aksi di depan Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (15/7/2020)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA--RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan meskipun mendapatkan penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan permintaan penundaan pengesahan dari Partai Golkar serta mendapatkan catatan dari PPP.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas mengemukakan bahwa ada sebanyak enam fraksi yang telah menyetujui pengesahan RUU TPKS itu tanpa sanggahan maupun catatan khusus.
Sementara itu, satu fraksi yaitu PKS menolak dan Partai Golkar meminta pengesahan tersebut ditunda serta PPP setuju dengan catatan khusus yaitu agar bisa mengatur pidana seksual tanpa kekerasan juga.
Enam fraksi yang menyetujui RUU TPKS tersebut adalah PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Demokrat dan Nasdem.
"Jadi saya sampaikan total ada tujuh fraksi yang menyetujui," tuturnya dalam Rapat Pleno di Gedung DPR, Rabu (8/12/2021).
Sementara itu perwakilan Fraksi PKS Muzammil Yusuf membeberkan alasan pihaknya menolak RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR yaitu karena aturan yang jelas mengenai pelarangan perzinahan dan penyimpangan seksual atau LGBT.
"Kami menolak hasil panja itu dilanjutkan ke tahap selanjutnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
