Meta Didenda Rp16,7 Triliun, Kasus Adiksi Remaja di AS
Meta dikenai denda tambahan US$567 juta oleh pengadilan New Mexico terkait dampak platformnya terhadap anak dan remaja.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas./nu.or.id
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa melarang Anwar Abbas untuk berbicara dan berpendapat, termasuk soal Indonesia bubar jika MUI dibubarkan.
Menurutnya pemerintah membutuhkan orang seperti Anwar Abbas sebagai pembanding, sebagaimana Indonesia butuh Said Didu.
“Selama ini dia tak melanggar hukum. Orang seperti KH Anwar Abbas diperlukan agar kita punya perspektif lain tentang masalah yang kita hadapi,” tulis Mahfud MD dalam akun twitternya, Sabtu (20/11/2021).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Indonesia dibubarkan, jika MUI dibubarkan. Pernyataan ini kemudian menarik perhatian masyarakat.
Tidak lama setelah itu, dia menjelaskan lebih dalam mengenai maksud Indonesia bubar, untuk menjawab isu soal MUI Bubar.
Dia menggunakan analogi menangkap seekor tikus. Jika menangkap seekor tikus jangan lumbung padinya yang dibakar. Jika di MUI ada terduga teroris, jangan MUI nya dibubarkan.
Jika logika itu yang digunakan maka jika di negeri Indonesia ada kelompok teroris maka negara Republik Indonesia ini tentunya harus dibumihanguskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Meta dikenai denda tambahan US$567 juta oleh pengadilan New Mexico terkait dampak platformnya terhadap anak dan remaja.
Dugaan politik uang Pilur Panggungharjo belum dapat disimpulkan. Bawaslu Bantul meminta penanganan mengacu regulasi Pilur.
LPS mempertahankan bunga penjaminan hingga Januari 2027. Simpanan rupiah bank umum tetap 3,75%, BPR 6,25%, dan valas 2%.
DPR dan Kemenimipas sepakat membongkar fasilitas “apartemen” Lapas Cibinong setelah seluruh barang bukti didokumentasikan dan diamankan.
Aturan wajib halal pakaian jadi segera berlaku. IKM maklon khawatir terbebani sertifikasi, sementara industri hulu tekstil mengaku siap.
Imipas menyebut fasilitas “apartemen” di Lapas Cibinong tak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya tidak menggunakan APBN.