Satelit Multifungsi Satria Butuh Pelapis

Harianjogja.com, JAKARTA - Kehadiran satelit pelapis Satria dinilai memiliki peranan penting dalam menjaga kesinambungan dan keandalan layanan Satria. Satelit pelapis seyogianya berbeda dengan satelit Satria II.

“Urgensi pelapis Satria adalah sebagai solusi untuk memastikan kontinuitas layanan jika terjadi kegagalan peluncuran atau kegagalan orbit satelit Satria-1,” kata Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Hendra Gunawan, Kamis (19/8/2021).

Hendra mengatakan kapasitas satelit yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan kapasitas cadangan Satria yang mencapai 80 Gbps. Kapasitas satelit nasional hanya sekitar 29 Gbps.

Sekadar informasi, berdasarkan data program prioritas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) 2020-2024, pada 2020 Bakti menyewa satelit dengan total kapasitas mencapai 21 Gbps untuk memberikan akses internet kepada sejumlah titik layanan. Pada 2021, ditargetkan kapasitasnya bertambah 9 Gbps menjadi 30 Gbps.

Kemudian pada 2022, selain menyewa satelit dengan total kapasitas 30 Gbps, Bakti juga akan menyiapkan 80 Gbps tambahan sebagai pelapis Satria, dengan harapan pada 2023 atau saat Satria meluncur total kapasitas pelapis mencapai 110 Gbps. Salah satu opsi tambahan kapasitas berasal dari sewa satelit.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2/2021 tentang Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024, pada 2022 rencananya Satelit Satria II akan pengadaan. Satria II memiliki kapasitas sebesar 300 Gbps atau dua kali lipat dari Satria I.

Hendra mengatakan Satelit Satria II berbeda dengan satelit pelapis. Satelit Satria II akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas, sehingga layanan internet di 150.000 titik yang menjadi obyek layanan Bakti, makin prima.

“Satelit Satria II bertujuan untuk menambah kapasitas sejalan dengan kebutuhan kapasitas Bakti,” kata Hendra.

Adapun mengenai pendanaan satelit, kata Hendra, umumnya menggunakan skema lembaga kredit ekspor (export credit agency). Lembaga kredit ekspor adalah lembaga swasta atau semi pemerintah yang bertindak sebagai perantara antara pemerintah nasional dan eksportir untuk mengeluarkan solusi asuransi ekspor, jaminan untuk pembiayaan.

Sebagai gambaran, jika satelit dibuat oleh pabrikan dari Amerika Serikat maka menggunakan US EXIM, jika dari Perancis menggunakan Coface atau BPI, jika dari China menggunakan Sinosure dan lain sebagainya.

Alternatif pendanaan lain adalah melalui kerja sama Condosat atau berbagi aset. Dimana pendanaan dibagi rata berdasarkan komposisi aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

“Selama condosatnya sesama entitas nasional seharusnya tidak ada isu kedaulatan,” kata Hendra.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com