IGTKI Perjuangkan Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari TK
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap keamanan data pribadi saat ingin mencetak sertifikat vaksin dalam bentuk fisik sebagai bukti sudah divaksinasi Covid-19.
Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan sertifikat vaksin sebenarnya tidak perlu dicetak karena bisa diakses melalui aplikasi pedulilindungi.
"Sekarang lebih mudah karena sertifikat dibagikan secara elektronik," kata Nadia, Selasa (10/8/2021).
Selain itu, Kemenkes juga sudah memberi tanda bukti sudah divaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua melalui SMS ke setiap ponsel warga usai menerima suntikan vaksin.
Dia menegaskan tidak ada aturan yang mengatur percetakan kartu vaksin, karena sudah dipermudah dengan sistem digital. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau warga agar cermat menyimpan data digital dari sertifikat vaksinasi Covid-19 agar tidak terjadi kebocoran data pribadi.
Baca juga: Bacakan Pledoi, Eks Mensos Juliari Minta Dibebaskan dari Dakwaan
“Kami mengimbau agar pemilik sertifikat vaksinasi Covid-19 dapat menjaga dengan baik data-data yang tersimpan di dalamnya,” kata juru bicara Kominfo Dedy Permadi, Selasa (14/07/2021).
Masyarakat harus secara aktif melindungi data yang terdapat dalam bentuk QR Code di dalam sertifikat vaksin itu, seperti nomor KTP, dan QR code yang berisi data pribadi lainnya.
Kominfo juga menegaskan kepada para pebisnis yang menyediakan jasa pencetakan kartu vaksin agar bisa menjaga kepercayaan konsumennya dengan tidak menyalahgunakan bentuk digital dari sertifikat vaksin Covid-19 itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
IGTKI memperjuangkan wajib belajar 13 tahun mulai TK, termasuk batas usia 4-6 tahun, pengaturan rombel, dan kepastian status guru.
Enam bagian jenazah ditemukan dalam evakuasi kebakaran pabrik PT FAM di Cikande. Keluarga korban diminta melapor ke posko resmi
Zeekr menghadirkan MPV listrik 009 dan SUV 7X di GAW 2026. Keduanya menawarkan fitur premium, performa tinggi, dan teknologi modern.
PKS mendesak kasus penyadapan ilegal diusut transparan dan profesional, termasuk mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan.
BAP DPD RI mendesak penyelesaian terpadu kasus Apartemen Malioboro Park View di Sleman yang merugikan ratusan konsumen selama lebih dari lima tahun.
Manajemen PT Fonusa Agung Mulia meminta maaf atas kebakaran pabrik di Cikande dan kendala komunikasi dengan keluarga korban.