Mudik Dilarang, Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Cuma 10 Persen

Harianjogja.com, JAKARTA – Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah berimbas pada jumlah penumpang pesawat terbang.

Berdasarkan data PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta hanya sekitar 10 persen dibandingkan dengan sebelum larangan mudik Lebaran diberlakukan.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan perseroan selaku operator bandara bersama dengan seluruh stakeholder akan meningkatkan koordinasi dan kesolidan dalam melakukan pengendalian dan antisipasi kedatangan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pada H+2 dan H+6.

“Jumlah penumpang pesawat hanya sekitar 10 persen dari kondisi sebelum adanya peniadaan mudik, karena yang melakukan perjalanan hanya masyarakat yang dikecualikan dari larangan perjalanan. Namun demikian, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan ketat dan prosedur harus dipenuhi,” kata Awaluddin, Kamis (13/5/2021).

Dia menambahkan perseroan bersama seluruh stakeholder berkomitmen menerapkan protokol kesehatan setiap saat. Koordinasi ditingkatkan untuk mengantisipasi kedatangan penumpang pesawat pada H+2 dan H+6.

Seperti diketahui, periode peniadaan mudik ditetapkan pada 6–17 Mei 2021. Pada periode tersebut, pelaku perjalanan yang dikecualikan dari larangan perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara adalah pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik.

Keperluan mendesak tersebut, yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan bahwa seluruh stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta telah solid dalam menjalankan tugas.

“Dari laporan Kemenhub, memang kondisi penumpang [di Bandara Soekarno-Hatta] sangat turun, bahkan mungkin kurang lebih hanya 10 persen dari biasanya. Pada kesempatan ini, saya meminta seluruh instansi dan jajaran terkait, TNI/Polri, untuk sungguh-sunguh mengawal peniadaan mudik,” ujar Puan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia