KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Mahasiswa melakukan aksi protes menentang pemutusan jaringan internet selama berbulan-bulan di wilayah bagian Rakhine, Myanmar, Rabu (9/9/2020)/Antara/Reuters/Stringer/NZ/djo
Harianjogja.com, JAKARTA - Junta militer Myanmar menghapus pemberontak Arakan Army (AA) dari daftar kelompok teroris, Kamis (10/3/2021).
Langkah itu dilakukan junta militer lantaran faksi tersebut telah menghentikan serangan serta sebagai upaya membangun perdamaian di seluruh negeri.
Langkah itu juga dilakukan pada saat tentara sedang berjuang untuk menahan demonstrasi harian terhadap kudeta 1 Februari di mana pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi digulingkan.
Arakan Army berjuang untuk otonomi yang lebih besar di negara bagian Rakhine barat dan selama dua tahun terakhir telah menjadi salah satu kekuatan paling tangguh dalam menantang pasukan yang telah berperang dalam berbagai perang etnis selama sekitar tujuh dekade. AA telah ditempatkan dalam daftar kelompok teroris tahun lalu di bawah pemerintahan Suu Kyi.
"Penunjukan kelompok ini sebagai kelompok teroris dihentikan mulai 11 Maret 2021," kata Mirror Daily yang dikelola negara, mengutip visi junta untuk membangun \'perdamaian abadi nasional\'.
AA, yang menyetujui gencatan senjata sementara pada November, tidak menanggapi permintaan komentar.
Beberapa dari dua lusin kelompok etnis bersenjata Myanmar telah mengkritik kudeta dan bahkan menunjukkan dukungan untuk pengunjuk rasa anti-kudeta, tetapi tidak secara signifikan meningkatkan tindakan militer atau meninggalkan kesepakatan gencatan senjata.
AA tidak menyuarakan dukungan untuk para pengunjuk rasa dan hanya ada sedikit protes di negara bagian Rakhine, yang menjadi perhatian dunia pada tahun 2017 ketika sekitar 700.000 orang dari minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari tindakan keras tentara.
Jajaran AA sebagian besar diambil dari etnis Rakhine dan mayoritas Buddha di kerajaan yang merdeka hingga abad ke-18 itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara/Reuters
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
OJK memutuskan tidak menaikkan premi asuransi kendaraan bermotor pada 2026. Regulator meminta perusahaan menekan biaya akuisisi.
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Sebanyak 3.727 anak di Bantul tercatat tidak sekolah, tertinggi se-DIY. DPRD meminta Dikpora memvalidasi data dan memetakan penyebabnya.
Pemerintah mengklaim angka kemiskinan Indonesia turun 920.000 orang menjadi 8,07% pada Maret 2026, disertai penurunan pengangguran terbuka.
Google menghapus 10.134 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Agustus 2026. Total penindakan kuartal III mencapai 19.389 k