Aktivitas Merapi Meningkat, Lebih dari 1.000 Warga Dievakuasi

Harianjogja.com, JAKARTA- BPPTKG menaikkan status Gunung Merapi dari Waspada menjadi Siaga atau level III. Dampaknya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.000 warga telah dievakuasi ke empat kabupaten.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam pernyataan resmi diterima di Jakarta, Rabu (11/11/2020) malam, mengatakan total 1.294 warga telah dievakuasi ke empat kabupaten yakni Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman.

“Mereka yang dievakuasi sebagian besar merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui,” kata Raditya.

Baca juga: Gubernur Ganjar Minta Semua Pihak Siap Jika Arah Erupsi Gunung Merapi Berubah

Para warga paling banyak dievakuasi ke Kabupaten Magelang dengan total 835 warga, Sleman 203 warga, Boyolali 133 warga, dan Klaten 123 warga. Mereka tersebar di tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).

Raditya menjamin kebutuhan makan dan minum para warga terpenuhi. Para sukarelawan di lokasi evakuasi terus membantu untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti sayuran, kemudian memasak makanan di dapur umum atau pun di mobil dapur lapangan. Pos pendukung di tempat penampungan juga selalu siap untuk memberikan pelayanan seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam.

"Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat, tetapi tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya," ujar dia.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Siapkan Pengangkatan Satu Juta Guru Honorer pada 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kata Raditya, terus membantu pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi untuk memenuhi kebutuhan warga.

Dalam upaya kesiapsiagaan maupun penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten tersebut telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat. Status tersebut akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya, maupun akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat.

Raditya mengatakan BPBD juga terus mengevaluasi tantangan apabila kondisi semakin kritis, seperti jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, maupun penerapan protokol kesehatan saat proses evakuasi maupun di tempat penampungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com