Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Kantor Majelis Ulama Indonesia (Suara.com/Stephanus Aranditio)\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA - Muhammadiyah tidak pernah membahas, apalagi mengajukan permintaan fatwa haram ajaran komunisme kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut dengan tegas disampaikan oleh Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Miftahul Haq.
"Tetapi, bahwa perlu upaya untuk membentengi keyakinan umat muslim dari berbagai faham yang merusak aqidah yang lurus, termasuk dari faham komunisme itu perlu dilakukan oleh Muhammadiyah, melalui berbagai cara dan pendekatan, seperti tabligh, pendidikan, atau kegiatan lainnya," kata Miftahul dalam pernyataan tertulis menanggapi pemberitaan sejumlah media, dikutip dari Suara.com--jaringan Harianjogja.com, Senin (5/10/2020).
Miftahul menambahkan upaya menjaga aqidah umat perlu menjadi perhatian sehingga ajaran Islam betul-betul bisa dipahami, diyakini, dan diamalkan dengan sebaik-baiknya berdasar Alquran dan Sunnah.
Baca Juga: Pesepeda Meninggal Dunia di Jalan Godean karena Kelelahan
Miftahul juga menerangkan apabila umat Islam telah memiliki pemahaman, keyakinan, dan pengamalan ajaran Islam yang tepat dan benar sesuai Alquran dan Sunnah, maka akan mampu menjaga diri dari berbagai pengaruh pemikiran yang menyimpang, di antaranya komunisme.
“Kalau ummat mempunyai aqidah yang kuat, ummat tidak akan terbujuk untuk ikut faham komunis maupun faham yang lain," kata dia.
Berkaitan dengan fatwa, selama ini yang menjadi pedoman Muhammadiyah ialah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, KSPSI DIY Serukan Puasa 3 Hari
Dalam sejumlah pemberitaan media, permintaan kepada MUI diutarakan oleh Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim Zubair ketika menjadi narasumber dalam diskusi bertema Doa dan Harapan untuk Negeri di Jakarta. Dalam berita disebutkan, diskusi, antara lain dihadiri mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menanggapi pemberitaan tersebut melalui media sosial dengan mengatakan, "usul pak, tambahin kata dikit, jadi \'ajaran komunisme itu haram jiddan." Gimana kira-kira," kata Tifatul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
WhatsApp menguji fitur backup chat Android ke cloud sendiri dengan kapasitas gratis 2 GB dan opsi berbayar hingga 4 TB.
Ranking FIFA November 2026 menempatkan Indonesia di posisi 116 dunia, sementara Maroko mencetak sejarah dengan menembus lima besar.
Akademisi IPB dan UII menekankan pentingnya pola asuh, lingkungan keluarga, dan pendampingan dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.
Joan Mir, Francesco Bagnaia, dan Toprak Razgatlioglu absen di MotoGP Portugal 2026. Kenali tiga pembalap yang menggantikan mereka.
Persib Bandung unggul 2-0 atas Shan United pada babak pertama Shopee Cup 2026/2027 lewat gol Balsa Sekulic dan Mariano Peralta.