Jokowi Minta Tingkat Stunting Harus Turun Lebih Cepat

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat perbaikan prevalensi stunting dari 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen pada 2019. Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai hal itu belum cukup untuk mengejar target 2024, yakni 14 persen.

“Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita turun menjadi 14 persen,” kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas percepatan penurunan stunting dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Adapun prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus dalam suatu waktu di wilayah tertentu. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, sehingga anak memiliki badan lebih pendek dan keterlambatan berpikir dibandingkan anak seusianya. Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

BACA JUGA : Ribuan Balita di Bantul Mengalami Stunting 

Pertama, fokus menurunkan stunting di 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

“Untuk itu, saya juga ingin minta para gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan, bupati, wali kota, sampai ke kepala desa terutama untuk 10 provinsi tersebut agar betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” jelas Presiden.

Kedua, Jokowi juga meminta akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas maupun posyandu. Dia meminta jajarannya untuk memastikan hal tersebut tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Ketiga, pemerintah harus menggencarkan aspek promotif, edukasi, dansosialisasi bagi ibu hamil. Kegiatan ini seyogyanya melibatkan kelompok dan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus daerah, serta relawan.

BACA JUGA : Kasus Stunting di Kulonprogo Masih Tinggi, Ini Cara ...

Keempat, Presiden meminta penurunan angka stunting terintegrasi dengan program perlindungan sosial, terutama PKH atau Program Keluarga Harapan.

“Kemudian pembagian BPNT [bantuan pangan non-tunai], dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia