Advertisement
Kasus Dugaan Mahar Sandiaga Uno, Digulirkan ke KPK
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. - Antara foto/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Desakan agar isu mahar Rp1 triliun yang menyeret cawapres Sandiaga Uno diperiksa, tak hanya disampaikan ke Bawaslu, namun juga KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak menangkap bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, karena diduga melakukan praktik politik uang.
Advertisement
Desakan itu diutarakan sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Rakyat Menggugat, dan menggelar aksi massa di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).
Riswan, Presidium FRM menuturkan, mereka juga mendesak KPK menangkap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon ata dugaan yang sama.
Pasalnya, keempat orang tersebut diduga sebagai sosok yang mengetahui mahar politik Sandiaga Uno senilai Rp 1 triliun untuk PKS dan PAN.
"FRM mendesak agar KPK segera tangkap para pelaku [pejabat negara] yang patut diduga sebagai pemberi dan penerima mahar Pilpres 2019," kata Presidium FRM Riswan saat berorasi.
Menurut Riswan, mereka berani mendesak KPK karena Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya telah mengungkapkan dugaan mahar politik Sandiaga Uno tersebut.
"Sementara pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga mengatakan, praktik itu byukan lagi gosip, tapi sudah menjadi masalah hukum. Maka, praktik itu bisa berdampak serius pada Sandiaga, Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR), Sohibul Iman anggota DPR, dan Fadli Dzon Wakil Ketua DPR," katanya.
Sandiaga sendiri sudah membantah adanya pemberian uang Rp 1 triliun kepada PAN dan PKS untuk memuluskan langkahnya jadi cawapres Prabowo. Hal itu juga dipertegas oleh Sudirman Said yang menjadi salah satu anggota tim pemenangan Prabowo - Sandoaga pada Pilpres 2019.
Menurut Sudirman, belum ada uang yang dikeluarkan oleh Sandiaga untuk kepentingan Pillres 2019.
"Belum, belum ada dana keluar," katanya saat mendampingi Sandiaga serahkan LHKPN ke KPK pada Selasa (14/8/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
