Kredit Mobil Baru dan Bekas Melemah, OJK Soroti Dampak PHK
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. /Antara foto-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA- Desakan agar isu mahar Rp1 triliun yang menyeret cawapres Sandiaga Uno diperiksa, tak hanya disampaikan ke Bawaslu, namun juga KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak menangkap bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, karena diduga melakukan praktik politik uang.
Desakan itu diutarakan sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Rakyat Menggugat, dan menggelar aksi massa di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).
Riswan, Presidium FRM menuturkan, mereka juga mendesak KPK menangkap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon ata dugaan yang sama.
Pasalnya, keempat orang tersebut diduga sebagai sosok yang mengetahui mahar politik Sandiaga Uno senilai Rp 1 triliun untuk PKS dan PAN.
"FRM mendesak agar KPK segera tangkap para pelaku [pejabat negara] yang patut diduga sebagai pemberi dan penerima mahar Pilpres 2019," kata Presidium FRM Riswan saat berorasi.
Menurut Riswan, mereka berani mendesak KPK karena Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya telah mengungkapkan dugaan mahar politik Sandiaga Uno tersebut.
"Sementara pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga mengatakan, praktik itu byukan lagi gosip, tapi sudah menjadi masalah hukum. Maka, praktik itu bisa berdampak serius pada Sandiaga, Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR), Sohibul Iman anggota DPR, dan Fadli Dzon Wakil Ketua DPR," katanya.
Sandiaga sendiri sudah membantah adanya pemberian uang Rp 1 triliun kepada PAN dan PKS untuk memuluskan langkahnya jadi cawapres Prabowo. Hal itu juga dipertegas oleh Sudirman Said yang menjadi salah satu anggota tim pemenangan Prabowo - Sandoaga pada Pilpres 2019.
Menurut Sudirman, belum ada uang yang dikeluarkan oleh Sandiaga untuk kepentingan Pillres 2019.
"Belum, belum ada dana keluar," katanya saat mendampingi Sandiaga serahkan LHKPN ke KPK pada Selasa (14/8/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Gets Premiere Yogyakarta menggelar Mini Wedding Showcase dengan konsep pernikahan elegan, intim, dan promo menarik bagi calon pengantin.
PHE ONWJ menyisir perairan Karawang usai dugaan kebocoran pipa gas. Hasil pemeriksaan menunjukkan fasilitas operasi tetap aman dan normal.
Koperasi Merah Putih di DIY berkembang sesuai kebutuhan warga, mulai dari distribusi pupuk hingga pemasok sembako dan UMKM.
Munja menargetkan ekspor kendaraan pemadam kebakaran mulai 2027 setelah menguasai 35% pasar domestik dan membidik pangsa pasar 70%.
DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta melantik pengurus Baguna periode 2025-2030 sekaligus menggelar simulasi penyelamatan korban bencana di Sungai Gajahwong.