PDIP Tawarkan Kerjasama ke Demokrat, Mega & SBY Islah atau Gimmick?
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Masuknya nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 menarik perhatian banyak pihak.
Di sela-sela Rakernas III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023), Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tiba-tiba mengungkap ada sekitar 10 nama cawapres yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar pada ajang Pilpres 2024.
Advertisement
"Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak.. 'Sopo' [siapa] lagi Mas [tanya ke Ganjar]? Pak Airlangga, ya kan?" ucapnya.
BACA JUGA: AHY Tanggapi Kabar Masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo
Menurut Puan, setiap tokoh yang dipertimbangkan jadi cawapres punya kelebihan masing-masing. Namun, dia menegaskan bahwa sosok cawapres harus punya kesamaan pandangan dengan Ganjar.
Oleh sebab itu, pengurus partai akan membahas nama-nama tersebut. "Semuanya, tentu punya kelebihan-kelebihan yang akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, sesuai dengan visi-misi, cita-cita, dan lain sebagainya," terangnya.
Pernyataan Puan itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, masuknya nama AHY dalam bursa bacawapres untuk mendampingi Ganjar adalah hal yang serius. "Ketika menyebut bahwa salah satunya AHY kami serius, tidak main-main," ujarnya.
Dia membantah bahwa anggapan masuknya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar untuk memecah belah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan menjadi Capres 2024. KPP dimotori oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. "Tidak punya niat, tidak punya kehendak [memecah belah KPP]," ujarnya.
Partai Demokrat pun merespons kabar AHY yang masuk ke dalam bursa cawapres untuk Ganjarpada Pilpres 2024. Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya belum mendengar kabar tersebut.
Menurutnya, Demokrat masih konsisten berada di KPP untuk usung Anies Baswedan sebagai capres. "Belum dengar. Saat ini, kami [Demokrat] kan di Koalisi Perubahan, capresnya Anies Baswedan bukan Ganjar Pranowo," ujar Herzaky saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).
Respons AHY soal Cawapres Ganjar
Saat dikonfirmasi apakah pihak PDIP belum melakukan komunikasi dengan Demokrat terkait dengan kabar itu, Herzaky belum mau memberi komentar lebih lanjut.
Sementara itu, AHY sendiri merespons bahwa dirinya menghargai dan menghormati terkait dengan pencatutan namanya dalam bursa Cawapres untuk Ganjar.
“Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu,” kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Rabu (7/6/2023).
Dia mengatakan bahwa dirinya terus membangun komunikasi dengan partai politik manapun dengan para tokoh politik. Menurutnya, politik Indonesia memang harus cair, bukan politik pembelahan antara satu sama lainnya demi kepentingan suatu golongan.
“Bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat, itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republican dengan Demokrat di Amerika misalnya,” ucapnya.
Mega dengan SBY Islah?
Tidak hanya memasukan AHY dalam bursa Cawapres, PDIP bahkan menawarkan kerja sama politik kepada Partai Demokrat pada Pemilu 2024. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap Partai Demokrat ingin bersama-sama mengusung Ganjar sebagai capres pada Pilpres 2024.
"Kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerja sama [dengan Partai Demokrat], apalagi Pak Ganjar itu diterima luas," jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).
BACA JUGA: KPP Belum Umumkan Cawapres Anies, Ini Ancaman Partai Demokrat
Dia menjelaskan, dampak pencapresan Ganjar terhadap PDIP sangat luas. Dalam kurun waktu 50 hari setelah pencapresannya, Hasto mengklaim elektabilitas Ganjar melejit dibandingkan dengan bakal calon presiden lain yang sudah 7-9 bulan lebih dulu diumumkan.
PDIP, sambungnya, menginginkan agar Ganjar didukung oleh mayoritas parlemen, sehingga memudahkan kerja pemerintah. Oleh sebab itu, partai berlambang banteng itu akan berusaha menjalin kerja sama sebanyak mungkin dengan partai politik lain.
"Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens baik dengan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB," ujar Hasto.
Tawaran kerja sama politik dari PDIP kepada Demokrat ini membuka lembaran lama soal hubungan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua orang pendiri partai tersebut memiliki hubungan tidak harmonis saat Pilpres 2004. SBY mengajukan diri menjadi capres pada kontestasi yang digelar hampir 20 tahun silam. Namun, Megawati merasa kecewa karena SBY maju menjadi capres tidak sepengetahuannya.
Saat itu, SBY sebagai Menkopolhukam saat Megawati menjabat presiden. Perseteruan tersebut masih terjadi hingga saat ini.
Peneliti Senior dan Analis Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim menilai penawaran kerja sama dari PDIP kepada Demokrat adalah bunga-bunga kontestasi politik. PDIP mencoba menganggu KPP.
"Lebih ke gimmick saja. Ini kalau menurut pendapat saya, untuk mendistraksi Koalisi Persatuan dan Perubahan," ujarnya dalam pesan singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
- Pelestarian Naskah Kuno, Perpusnas Sebut Baru 24 Persen
Advertisement
KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Korupsi Dana Bantuan Kesehatan, Eks Kepala Puskesmas di Purbalingga Dihukum 1 Tahun Penjara
- Perang Ukraina Vs Rusia, AS Bakal Hapus Utang Ukraina US$4,65 Miliar
- Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
- Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
- Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Advertisement