Perkuat Ekonomi Mikro Antisipasi Resesi 2023

KOTA MUNGKID—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat sektor ekonomi mikro sebagai antisipasi menghadapi resesi ekonomi yang diprediksi terjadi pada 2023.

Wakil Ketua I DPRD, Mahmud mengungkapkan meski kegiatan ekonomi menggeliat pascapandemi Covid-19, namun banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan usahanya yang lesu. "Pemerintah daerah harus segera mempercepat proses-proses kegiatan seperti pencairan bantuan dan kegiatan pembangunan insfrastruktur sehingga dampaknya bisa untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat," katanya, Selasa (20/12/2022).

Anggota fraksi PKB ini menuturkan mayoritas pelaku usaha di Kabupaten Magelang masih berskala mikro dengan dengan jumlah aset di bawah maksimal Rp50 juta dan omzet di bawah Rp300 juta. Untuk pengembangan usaha, mereka mengalami keterbatasan modal, bahan dan pemasaran.

Peran Pemerintah Daerah, menurutnya sangat dibutuhkan dengan memberikan suport berupa subsidi modal serta membantu mengakses kredit lunak untuk para pengusaha mikro. Penguatan usaha mikro ini akan menjadi pondasi untuk penguatan ekonomi Kabupaten Magelang menghadapi prediksi terjadinya resesi ekonomi pada 2023. "Dengan usaha mikro yang kuat, setidaknya mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarganya," jelas Mahmud.

Ia menilai saat ini Pemda belum cukup dalam memberdayakan usaha mikro, kecil hingga menengah. Pemda perlu meningkatkan pendataan yang detail dan menentukan mana yang perlu dibantu, mulai pelatihan hingga pemasaran.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD, Suroso Singgih menambahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang pernah mencapai 5,3% pada 2019. Namun, dampak pandemi Covid-19, menjadi minus 1,68% pada 2020. Dengan upaya pemulihan menghasilkan pertumbuhan 3,48% pada 2021. "Pada 2022 ini kita menargetkan 3,4% sampai 4,4%. Kalau melihat 2021 mestinya target tahun ini tercapai meskipun di angka bawah. Kami optimistis," katanya.

Sektor terbesar untuk ketahanan ekonomi Kabupaten Magelang adalah pertanian dan produk turunan pertanian. Banyak warga yang memiliki usaha mikro berupa produk-produk kreatif dari hasil pertanian. Selama ini, sejumlah kebijakan untuk mendukungnya adalah Pengesahan Perda Ekonomi Kreatif serta pembentukan kelompok tani milenial tingkat kecamatan.

Saat ini, lanjut Anggora fraksi Gerindra tersebut, masih banyak sumber daya alam di Kabupaten Magelang yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya. "Namun sayangnya untuk pengelolaan masih berkutat di regulasi. Contoh ada Gunung Merapi dengan potensi pasir dan batu. Sampai hari ini lebih banyak polemik tentang perijinan. Mengapa kita tidak bisa menjadi sentra produk cetakan berbasis pasir dan batu split?" katanya.

Terkait adanya prediksi resesi pada 2023, menurutnya masih dibutuhkan informasi yang edukatif terutama dari pemerintah. Informasi ini mencakup pengertian, penyebab, dampak serta antisipasinya, supaya tidak menimbulkan kepanikan. Meski demikian, jika resesi benar terjadi, ia yakin masyarakat Kabupaten Magelang yang berbasis agraris tidak banyak terdampak.

"Dengan pola hidup masyarakat sebagai petani, akan berbeda dengan masyarakat yang banyak tergantung produk impor. Justru kalau resesi, akan jadi awal kebangkitan produk lokal, untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Masyarakat kita bisa menyiapkan menyiapkan ketahanan pangan secara mandiri sebagai solusi saat resesi. Jika tidak jadi resesi, mereka jadi terbiasa hidup hemat, mandiri dan sehat," katanya.

Ia menambahkan saat ini penting untuk kembali menumbuhkan budaya hidup sederhana seperti pepatah Jawa gemi, setiti, ngati-ati. "Jangan biarkan masyarakat berkembang ke arah konsumtif menjadi korban iklan dan korban lifestyle. Cara mencegahnya dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengajarkan wewarah adiluhung, hidup sederhana dan kerja keras," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News