Advertisement
Dikabarkan Dapat Tawaran Menteri, PKS Tetap Oposisi
Logo PKS - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan pihaknya akan tetap jadi oposisi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Sebelumnya, beredar isu bahwa PKS ditawari dua jatah menteri. Dengan begitu, koalisi antara PKS, NasDem, dan Demokrat tak jadi terbentuk. Meski begitu, Kholid mengatakan hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan.
Advertisement
“Hasil Keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan,” jelas Kholid lewat pesan singkat, Jumat (28/10/2022).
Dia pun menggarisbawahi bahwa isu yang beredar tak benar, sebab keputusan Majelis Syuro sudah tak bisa diganggu gugat.
“Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu,” ujarnya.
Kholid mengakui saat periode pertama pemerintahan Jokowi, ada tawaran menjadi menteri. Meski begitu, saat periode kedua Jokowi saat ini, tak pernah ada tawaran serupa.
“PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan,” ucapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
