Makam Dibongkar, Warga Dukun Magelang ternyata Korban Pembunuhan
Nuryanto baru menyadari bahwa perhiasan emas 15 gram dan uang tunai Rp30 juta yang ada di lemari kamarnya hilang.
Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz memperkenalkan (soft launching) Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Gedung Kyai Spanjang Jalan Kartini Kota Magelang, Kamis (24/2/2022)./ist-dok Prokompim Pemkot Magelang
Harianjogja.com, MAGELANG - Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz mengharapkan masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan di Kota Magelang bisa segera beres di Mal Pelayanan Publik (MPP). Petugas MPP akan melayani masyarakat secara paripurna.
Hal itu diungkapkan dokter Aziz, sapaan akrab Muchamad Nur Aziz saat memperkenalkan (soft launching) Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Gedung Kyai Spanjang Jalan Kartini Kota Magelang, Kamis (24/2/2022).
Soft launching dihadiri Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur, Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, Pejabat Forpimda Kota Magelang dan sejumlah kepala OPD/BUMD Kota Magelang.
Baca juga: Lebih Dekat dengan Masyarakat, Pojok Pajak Buka Layanan di Jogja City Mall
Dokter Aziz mengungkapkan Pemkot Magelang mendirikan MPP untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. "Kita betul-betul ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa cepat mengurus perizinan-perizinan dan sebagainya," jelas dokter Aziz.
Ia menjelaskan MPP memiliki konsep one stop service, yakni dalam satu tempat bisa melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Ia berharap, masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus suatu keperluan bisa segera beres. Petugas MPP akan melayani masyarakat secara paripurna.
"Orang datang ke sini minimal harus sudah ada kepastian kapan izin atau urusan selesai. Kita bisa melayani online maupun offline. Kalau sekarang 4 sampai 5 hari keperluan selesai, diharapkan tahun mendatang bisa setengah hari saja sudah selesai," paparnya.
Baca juga: 8 Spot Mancing di Jogja, Gratis & Bawa Ikan Sepuasnya
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang, Muchamad Abdul Azis menerangkan, MPP mengintegrasikan berbagai layanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kota, perangkat daerah provinsi, kementerian/lembaga, BUMN/BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau satu gedung yang sama.
"Ini memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," ujarnya.
MPP Kota Magelang terdapat 26 tenant yang bergabung, yakni DPMPTSP, Polres Magelang Kota, Unit Pelayanan Pajak Daerah Kota Magelang, PT Jasa Raharja Magelang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang.
Selain itu terdapat Kantor Kemenag Kota Magelang, Kantor Imigrasi Kls II Non TPI Wonosobo, PT BPD Jateng Cabang Koordinator Magelang, Perusda BPR Magelang, dan BRI Kantor Cabang Magelang.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan Magelang, BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Perusda Air Minum Kota Magelang, Kantor Pertanahan Kota Magelang, DPMPTSP Prop. Jateng, dan Witel Magelang.
Selain itu, sejumlah OPD Kota Magelang meliputi DPUPR Kota Magelang, DLH Kota Magelang, DKK Magelang, BPKAD Kota Magelang, Disporapar Kota Magelang, Disdukcapil Kota Magelang, Disnaker Kota Magelang, Dishub Kota Magelang, dan Disperindag Kota Magelang.
Kepala Imigrasi Kls II non TPI Wonosobo, Ari Widodo mengatakan masyarakat bisa memanfaatkan slot Imigrasi di MPP ini untuk mengurus paspor, baik membuat baru ataupun perpanjangan.
"Syaratnya bila baru e-KTP, KK, Ijazah dan akte lahir. Jadi semoga masyarakat di Wilayah Magelang tidak perlu jauh-jauh ke Wonosobo, cukup di MPP ini. Kita akan mempermudah pengurusannya. Pembayaran bisa melalui bank, ATM, mobile banking ataupun Kator Pos," jelasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nuryanto baru menyadari bahwa perhiasan emas 15 gram dan uang tunai Rp30 juta yang ada di lemari kamarnya hilang.
BGN memprioritaskan pembangunan dan aktivasi dapur MBG di daerah dengan angka stunting tinggi. SPPG juga wajib mengantongi SLHS paling lambat 10 Agustus 2026.
Ekonomi DIY tumbuh 5,75% pada triwulan II 2026, tertinggi di Pulau Jawa. BPS mengungkap sektor pendorong dan BI optimistis tren berlanjut.
Warga Prawirodirjan mengeluhkan bau menyengat dari PT Sinar Obor. DPRD Kota Jogja mengancam merekomendasikan penutupan jika tak ada perbaikan.
Perang Iran dilaporkan menguras stok rudal ATACMS dan PrSM milik AS. Simak perbedaan, kemampuan, dan tantangan produksinya.
DFSK E5 Plus hadir di GIIAS 2026 sebagai SUV PHEV premium dengan jarak tempuh hingga 1.400 km dan telah mengantongi lebih dari 1.100 SPK.